Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2017

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEANGGOTAAN; BAB IV MEKANISME PEMILIHAN; BAB V PERESMIAN ANGGOTA BPD; BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD; BAB VII ANGGOTA BPD ANTARWAKTU; BAB VII LARANGAN ANGGOTA BPD; BAB VIII KELEMBAGAAN BPD; BAB IX FUNGSI DAN TUGAS BPD; BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; BAB XI PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB XII PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN; BAB XV HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA; BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS; BAB XVII STAF ADMINISTRASI BPD; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

28 Agustus 2017

Sumber

LD.2017/6

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 2061 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2017 ttg Badan Permusyawaratan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

desa

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pasal 73 ayat (1) dalam Peraturan Menteri DAlam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEANGGOTAAN; BAB IV MEKANISME PEMILIHAN; BAB V PERESMIAN ANGGOTA BPD; BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD; BAB VII ANGGOTA BPD ANTARWAKTU; BAB VII LARANGAN ANGGOTA BPD; BAB VIII KELEMBAGAAN BPD; BAB IX FUNGSI DAN TUGAS BPD; BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; BAB XI PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB XII PEMBINAAN PENGAWASAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN; BAB XV HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA; BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS; BAB XVII STAF ADMINISTRASI BPD; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembar Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521