Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus yang belum cukup tersedia/belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran APBD. Dalam Tahun Anggaran berjalan 2016 terdapat kegiatan mendesak untuk dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan keikutsertaan dalam MTQ Tingkat
Provinsi Kalimantan Tengah serta kegiatan Bulan Bakti - Gotong Royong Masyarakat XIII, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44 dan Hari Keluarga ke-23 Tahun 2016 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun anggarannya tidak tersedia dalam APBD mumi Tahun Anggaran 2016. Untuk penyediaan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerbitkan surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2016
tanggal 22 Maret 2016 tentang Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret 2016. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran yang telah mendapat persetujuan dari PPKD atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan earn mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 05 Tahun 2016 Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringn Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 {Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringn Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 {Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5) diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi PNS Di Lingkungan Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengganti Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan/kebutuhan saat ini, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Brat Nomor 28 tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUGAS BELAJAR;
BAB III IJIN BELAJAR;
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB V KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2016.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi PNS Di Lingkungan Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kineija dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menycsuaikan besaran tunjangan kesejahteraan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 46) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil study banding di daerah-daerah lain dan untuk menyesuaikan terhadap kondisi perkembangan harga sewa rumah di daerah, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat yang kenaikkannya disesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2013.
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Besamya Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 18) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
ABSTRAK:
bahwa Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, ditetapkan pada kategori tinggi sehingga tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dinaikkan untuk dilakukan penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2007
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 14) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Nomor 38/LHP/XIX.PAL/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 maka perlu dilakukan revisi terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009
Ketentuan huruf i Pasal 23 A dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 36) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri. Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan guna menunjukkan identitas daerah, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010
Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8);
b. Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 30)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepala Desa Sekabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa SeKabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN;
BAB III PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Tim Khusus Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat dalam menangani perkara ligitasi maupun non ligitasi, perlu diatur standar honorariumnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- Pemberian dan besaran honorarium
- Tata cara pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 yang dipandang kurang
efektif pelaksanaannya, maka diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 diubah yaitu pada lampiranI No. 2.2 uraian Panitia Pengadaan Barang dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi), No. 2.3 uraian Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi), No. 2.4 uraian Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Keija Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi) dan No. 3 Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP), diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
