Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 57 Tahun 2019 tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
Mencabut
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan Dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan,
keindahan dan keteduhan kota agar terwujud
lingkungan maupun sungai yang bersih, indah, dan
teduh, diperlukan pengelompokan pekerjaan Pekerja
Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOMPOKKAN PEKERJA HARIAN I TENAGA
KONTRAK;
BAB III
BESARNYA UPAH;
BAB IV
WAKTU DAN JAM KERJA;
BAB V
LEMBUR;
BAB VI
JAMINAN SOSIAL;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Standar Upah Pekerja Harian / Tenaga Kontrak Petugas
Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , maka ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bahwa berdasrkan pertimbanhan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Rwformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 216 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PNS; BAB IV KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB V PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGINPUTAN DATA; BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN; BAB VIII TIM MONITORING DAN EVALUASI ; BAB IX SANKSI; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanpa Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (a)
dan (b), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan, Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 24
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JASA PERJALANAN WISATA;
BAB III
PENYEDIAAN AKOMODASI;
BAB IV
JASA MAKANAN DAN MINUMAN;
BAB V
KAWASAN PARIWISATA;
BAB VI
JASA TRANSPORTASI WISATA;
BAB VII
USAHA DAYA TARIK WISATA;
BAB VIII
USAHA REKREASI DAN HIBURAN;
BAB IX
USAHA JASA PRAMUWISATA;
BAB X
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI DAN PAMERAN;
BAB XI
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA;
BAB XII
USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA;
BAB XIII
USAHA WISATA TIRTA;
BAB XIV
USAHA SPA;
BAB XV
TATA CARA PENERBITAN TDUP;
BAB XVI
PEMBEKUAN SEMENTARA TDUP dan PENGAKTIFAN KEMBALI TDUP;
BAB XVII
PENCABUTAN TDUP;
BAB XVIII
DAFTAR USAHA PARIWISATA;
BAB XIX
PELAPORAN;
BAB XX
PENGAWASAN , PEMBINAAN, PENGENDALIAN;
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Perangkat
Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGANGKATAN;
BAB III
PEMBERHENTIAN;
BAB IV
MASA KERJA;
BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN;
BAB VI
PENGHASILAN;
BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS;
BAB VIII
BIAYA PENGANGKATAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81
ayat (5) Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainyang
sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa (Berita Daerah KabupatenKotawaringin
Barat Tahun 2016 Nomor 9)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan
ruang agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan
Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negative
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
KEWENANGAN;
BAB IV
KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG;
BAB V
HAK DAN KEWAJ1BAN PEMBGANG IZIN LOKASI /PENETAPAN LOKASI;
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB VII
PEMBATALAN IZIN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan
fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu
diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, maka diperlukan peraturan
pelaksana untuk menjalankan peraturan daerah
tersebut;
c. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat menteri Dalam
Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017,
maka pelaksanaan hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1
bulan berikutnya setelah peraturan daerah diundangkan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat
Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN;
BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21
Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Di
Bidang Perkebunan, Dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah Di Bidang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah Di Bidang Kehutanan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
28.B/ LHP/XIX.PAL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, perlu
mencabut Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan, dan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Perkebunan, dan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Le,baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 21);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan (Berita Daerah Kabupoaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 21);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan (Berita Daerah Kabupoaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Argo-Mina-Wisata Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro - Mina - Wisata
Kabupaten Kotawaringin Barat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PERENCANAAN;
BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA;
BAB V
PELAPORAN DAN EVALUSI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Langkah-Langkah Dalan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran,
diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan
daerah guna menjaga kesinambungan proses
permintaan, penyerapan dan proses
penyelesaianpembayaran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENERIMAAN DAERAH;
BAB III
PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D;
BAB IV
AKUNTANSI;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
