PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 578 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2015
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2015
Partai Politik dan Pemilu
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 4 Tahun 2015
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2015
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2015
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 9 Tahun 2021 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2013
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2013
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2013
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan