Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2013

Retribusi Izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V WILAYAH RETRIBUSI; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB XI PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

01 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 741 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.13Th.2013 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

RETRIBUSI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V WILAYAH RETRIBUSI; BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB XI PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 31 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521