PERBUP Kab. Aceh Besar No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
Mengubah :
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Perubahan Kedua Atas Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten AcehBesar Nomor 233/2022 tanggal 11 Mei 2022 Perihal Penyesuaian uraian kegiatan sumber dana DAK BOKB, dkk, sehingga perlu merubah PeraturanBupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun; 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Uudang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah:un 2012; Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang,
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal
104 ayat (2) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencaia Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabuten Aceh Besar;
- bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi
acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Aceh Nomor :
005/1025 tanggal 20
Juni 2023 Hal Pelaksanaan Fasilitasi RKPD Kabupaten,/ Kota
Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 7 (Drc) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017,
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Kedudukan RKPD, BAB III Sistematika RKPD, BAB IV Ketentuan Lain-Lain, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
Untuk menciptakan tata bangunan yang teratur, rapi dan aman maka perlu dilakukan penataan bangunan dengan terjadinya pengembangan pembangunan semakin pesat di Kabupaten Aceh Besar, maka perlu menetapkan Qanun tentang Izin Mendirikan Bangunan di lingkungan Kabupten Aceh Besar.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2005; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 3 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan, Perizinan, Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan, Pembangunan Bangunan di Atas dan/atau di bawah Tanah, air dan/atau prasarana/sarana Umum, Syarat-syarat Administrasi dan teknis, Permohonan Izin, Ketentuan Larangan, Manfaat Izin Mendirikan Bangunan, Pengawasan, Sanksi, Ketentun Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERIM.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 /PFT/M/2009 Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; 15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; 16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi; Nilai Menara Telekomunikasi dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi; Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2018
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK KORBAN BENCANA – PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK KORBAN BENCANA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan;
Bahwa untuk menentukan besaran bantuan untuk kriteria korban luka berat dan pergantian Perangkat Daerah sebagai penetuan kriteria besarnya bantuan, sehingga perlumerubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRU No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDARI No. 13 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2016; Perbup Aceh Besar No. 34 Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini di atur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 5 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Dalam Perbup Daerah ini di atur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah
2. Ketentuan Pasal 5 diubah
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bahwa untuk maksdu tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Uu No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Thun 2006; UU no. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar no. 2 Tahun 2006; Qanun Kab. Aceh Besar No. 4 tahun 2010; Perbup Aceh Besar No. 17 tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, Fasilitasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2011.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2023
PERBUP Kab. Aceh Besar No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33 TAHUN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor
900/651/2023
tanggal 7 Februari 2023
tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan
Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023
sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Aceh
Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh
Besar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; eraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Qanun .Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33 TAHUN 2022
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 14 TAHUN 2023
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V Kepegawaian, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, dan memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 terdapat kegiatan mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor 900/1915/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Permohonan Pengusulan Anggaran Dana Hibah Bantuan Pendidikan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 tahun 2000; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2019
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2015
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU no. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Thaun 2014; UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes No. 1 Tahun 2015; Qanun Kab. Aceh Besar No. 6 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 11 Tahun 2009, Qanun Kab. Aceh besar Nom 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Alokasi Dana Gampong, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2015.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
