Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 pasal perubahan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Aceh Besar
Nomor
19
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Janto
Tanggal Penetapan
09 Agustus 2022
Tanggal Pengundangan
09 Agustus 2022
Tanggal Berlaku
09 Agustus 2022
Sumber
BD.2022/NO.19
Subjek
APBD
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 61 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Aceh Besar No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
    Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan