ABSTRAK: |
- - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang,
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal
104 ayat (2) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencaia Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabuten Aceh Besar;
- bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi
acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Aceh Nomor :
005/1025 tanggal 20
Juni 2023 Hal Pelaksanaan Fasilitasi RKPD Kabupaten,/ Kota
Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 7 (Drc) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017,
- Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Kedudukan RKPD, BAB III Sistematika RKPD, BAB IV Ketentuan Lain-Lain, BAB V Ketentuan Penutup
|