Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 461 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kepala Desa

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukamara No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Download file:

Perda 4 Tahun 2011.pdf

desa

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, perlu diatur ketentuan mengenai Kepala Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA; BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB VI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
23 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 3 Tahun 2011.pdf

aPBD

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2010
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 2 Tahun 2011.pdf

aPBD

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; .Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabup-aten Suakamara Nomor 04 Tahun 2009
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 1 semula berjumlah Rp 411.084.324.475,11 bertambah sebesar Rp 11.962.151.250,92 Sehingga menjadi Rp 423.046.475.726,03

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 1 Tahun 2011.pdf

aPBD

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Sukamara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/4/KEU tanggal 1 Maret 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 1 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; 3. Pembiayaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2011.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda 17 Tahun 2010.pdf

perusahaan daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2010/17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, perlu mendirikan Perusahaan Daerah (PD) sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah. Perusahaan Daerah (PD) yang akan dibentuk modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Perda Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK HUKUM; BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA; BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN; BAB V MODAL; BAB VI STRUKTUR ORGANISASI; BAB VII PENGURUS; BAB VIII BADAN PENGAWAS; BAB IX SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS; BAB X DIREKSI; BAB XI KEPEGAWAIAN; BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI; BAB XIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN; BAB XIV PENGGUNAAN LABA; BAB XV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2010.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukamara No. 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perda 16 Tahun 2010.pdf

bumd

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2010/16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

ABSTRAK:

bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahtaraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi. Dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan jaman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PEMBENTUKAN; BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN; BAB V KEGIATAN USAHA; BAB VI MODAL; BAB VII KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH; BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH; BAB X PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIL ALIHAN; BAB XI PEMBUBARAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2010.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perda 15 Tahun 2010.pdf

pengelolaan barang milik daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2010/15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa seluruh barang milik Daerah perlu dilindungi dan dikelola secara baik, agar memberi manfaat yang sebesar–besarnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
tata cara pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Sukamara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2010.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengelolaan Atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda 14 Tahun 2010.pdf

perizinan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa sumber daya alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediaannya sangat terbatas, maka perlu dikendalikan pengusahaannya agar tetap terjaga kesinambungan dan kelestariannya. Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi pengelolaan atau pengusahaannya agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta perlindungan habitat burung walet, perlu diatur izin pengelolaan atau pengusahaannya.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III BENTUK USAHA; BAB IV LOKASI PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN; BAB V PERIZINAN; BAB VI KEWAJIBAN; BAB VII LARANGAN; BAB VIII PENCABUTAN IZIN; BAB IX BERAKHIRNYA IZIN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2010.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda 13 Tahun 2010.pdf

bumd

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa PT. Bank Pembangunan Kalteng merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Pihak Ketiga (swasta). Guna menindaklanjuti Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 15 Juli 2008, maka diperlukan adanya penambahan dana dalam bentuk penyertaan modal.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 02 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009
BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL; BAB II TUJUAN; BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2010.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 12 Tahun 2010.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2010/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

ABSTRAK:

bahwa baik tanah yang mempunyai fungsi sosial sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa maupun bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh suatu hak atasnya, oleh karena itu wajar bila mereka memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan diwajibkan membayar pajak. Terhadap orang pribadi dan badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku perlu dikenakan pajak yang mana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 147/PMK.07/2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V PEMUNGUTAN PAJAK; BAB VI SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT TAGIHAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING; BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN; BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIV KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEJABAT; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2011.
16 Halaman

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT