Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retrubusi Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/N0.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retrubusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.12 Tahun 2011 ;3.UU No.6 Tahun 2014
;4.UU No. 23 Tahun 2014 ;5.UU No.30 Tahun 2014 ;6.UU No.43 Tahun 2014
;7.Perda Kab Serang No. 15 Tahun 2006;8.Perda Kab Serang No.16 Tahun 2006
;9.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008;10.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009
;11.Perda Kab Serang No. 13 Tahun 2009;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2010
;13.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012;14.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011
;15.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.informasi;5.pengalokasian;6.penyaluran;7.penggunan;8.pelaporan
;9.pemantuan dan evaluasi;10.pengawasan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015.
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERDA Kab. Serang No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan Upt; 4. Kepegawaian; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2016.
7 hal, penjelasan 2 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Serang, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
1. UU No. 5 tahun 1962;2. UU No. 7 tahun 1992;3. UU No. 23 tahun 1999
;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 23 tahun 2014;6. PP No. 28 tahun 1999
;7. PBI No. 6/23/PBI/2004 ;8. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/9/KEP.DpG/2008 ;9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014
;10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015
1. Nama, Bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan ;2.pembinaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jema’ah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah;
bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Serang yang menunaikan ibadah haji maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2008, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 15 Tahun 2006.
Perda ini mengatur tentang biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dengan sistematika: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Ruang lingkup; 4. Sumber pembiayaan; 5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda yang mengatur tentang biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Pasal 309 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dipilih dari nama seorang tokoh yang telah berjasa pada bidang kesehatan, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Serang, maka namanya dicantumkan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, dengan harapan dapat memberikan motivasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Pemberian Nama RSUD Kabupaten Serang; 4.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No. 25 Tahun 2004 ;5.UU No. 33 Tahun 2004;6.UU No. 12 Tahun 2011
;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.30 Tahun 2014 ;9.PP No. 58 Tahun 2005
;10.PP No.79 Tahun 2005 ;11.PP No.3 Tahun 2007 ;12.PP No. 8 Tahun 2008
;13.PP No. 5 Tahun 2010 ;14.Perda Kab Serang No.26 Tahun 2006;15.Perda Kab Serang No. 5 Tahun 2008 ;16.Perda Kab Serang No. 3 Tahun 2009 ;17.Perda Kab Serang No.4 Tahun 2011 ;18.Perda Kab Serang No. 10 Tahun 2011 ;19.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;20.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011 ;22.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;23.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012 ;24.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;25.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013 ;26.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maksud , dan tujuan fungsi;3.prinsip dan proses penyusunan
;4.pedoman dan sistematika penyusunan;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2020 No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah di tetapkan dengan
Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU NO 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 12 Th 2019; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 38 Th 2007 ; PP No 2 Th 2017; Perda Kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 7 Th 2016; Perda Kab Serang No 7 Th 2019; Perbup serang No 48 Th 2019.
Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Serang Nomor 12 Tahun 2020.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2017
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan untuk penunjang kegiatan, salah satunya adalah perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas, maka setiap pembangunan perumahan perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 5 tahun 1960;3. UU No. 23 tahun 2014
;4. UU No. 26 tahun 2007;5. UU No. 1 tahun 2011;6. UU No. 12 tahun 2011
;7. UU No. 20 tahun 2011;8. PP No. 9 tahun 1987;9. PP No. 26 tahun 2008
;10. PP No. 15 tahun 2010;11. PP No. 27 tahun 2014;12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 ;14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 ;15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 38/PRT/M/2015 ;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
;17. Perda Kab Daerah tingkat 2 Serang No.5 tahun 1995;18. Perda Kab Daerah tingkat 2 Serang No.5 tahun 2009;19. Perda Kab Serang No. 5 tahun 2008
1.ketentuan umum;2.asas dan tujuan;3.perumahan;4.penyediaan psu perumahan
;5.persayartan dan tata cara penyerahan psu perumahan;6.pemanfaatan dan pengelolaan prasarana,,sarana dan utilitas;7.pelaporan;8.pengawasan dan pengendalian;9.pembiayaan;10.sanksi administratif;11.ketentuan penyidikan
;12.ketentuan pidana;13.ketentuan peralihan;14.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan Sisa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 telah dianggarkan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 48 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2017; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2022; Perbup Serang No. 48 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Serang No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Serang No. 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Perbup ini mengubah sebagian Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
