Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014;PP No 67 Tahun 1996; Permenkebpar No:PM.69/HK.001/MKP/2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Searng No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 13 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No3 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa; 3.Kewenangan Lokal Berskala Desa; 4.Penetapan Kewenangan Desa; 5.Pembinaan; 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sentralisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya kebijakan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan fungsinya;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2000; PP No 9 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Permendagri No 31 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Jenis Pengembangan Kompetensi; 4.Mekanisme Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; 5.Pendelegasian Wewenang; 6.Evaluasi dan Pelaporan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Subagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten SErang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka kebijakan perizinan perlu dilakukan penyesuaian;
b bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat guna lebih efektif dan efisien perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang perizinan dan nonperizinan yang berada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang kepada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2005; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serang maka perlu diberikan penghargaan;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Sasaran; 4.Kriteria; 5.Persyaratan; 6.Tim Penilai; 7.Mekanisme Penilaian; 8.Waktu dan Bentuk Pemberian Penghargaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
13 halaman 1 lamapi ran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM
ABSTRAK:
a.bahwa untuk lebih optimal dalam menyampaikan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media penyiaran, maka perlu adanya kelangsungan pengelolaan media penyiaran publik lokal;
b.bahwa Kabupaten Serang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Publik Lokal Kabupaten Serang, namun dalam rangka mendapatkan legalitas frekuesi, adanya perkembangan dan tuntutan keterbukaan informasi publik, serta membuat ciri khas Radio Kabupaten Serang, maka perlu merubah dan mengatur kembali pengelolaan dan penyelenggaraan radio publik lokal Kabupaten Serang;
UU No 32 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008;UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2000; PP No 11 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pendirian, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; 3.Standar Program Komposisi Siaran; 4.Keuangan; 5.Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; 6.Evaluasi Dan Pelaporan; 2.Ketentuan Lain-Lain Dn Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
10 hlm, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Antara Sekretariat Derah Dengan Perangkat Derah Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya dengan Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Pembagian Koordinasi; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 08 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak DearAH, Bagi Hasil Retribusi Daerah Dan Dana Desa Tahun 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2016/N0.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak DearAH, Bagi Hasil Retribusi Daerah Dan Dana Desa Tahun 2016
ABSTRAK:
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagai Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagai Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 36 Tahun 2015; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 13 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 1, pasal 2, pasal 13,pasal 14 ,pasal 14a ,pasal 20, dan pasal 23.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 07 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran Bupati Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serang, perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan;
b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan masyarakat, maka bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan BPJS kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Tahun 2000; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Kepesertaan; 4.Kewajiban dan Hak; 5.Pembinaan dan Pengawasan; 6.Ketentuan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 06 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/N0.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 13,dan pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
