PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 54 Th 2017; Perda Kab serang No 4 Th 2004; Perda kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 7 Th 2010; Perda Kab Serang No 2 Th 2015; Perda Kab Serang No 8 Th 2010; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. JenisLaporan,Data dan Dokumen;
4. Materi laporan Berkala dan Tanggung Jawab Laporan Keuangan; 5. Keadaan Kahar (Force Majeure); 6. tata Cara Penyampaian laporan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Perdaftaran Usaha Pariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perdaftaran Usaha Pariwisata.
UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 20 Th 2008; UU No 10 Th 2009; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; Perpres No 97 Th 2014; Permendagri No 138 Th 2017; Perda Kab Serang No 8 Th 2014; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Pendaftaran Usaha Pariwisata; 3. Tata Cara Pendaftaran; 4. Pemutakhiran TDUP; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pelaporan; 7. Sanksi Administratif; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 31 Tahun 2018
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati.
UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 23 Th 2000; UU No 1 Th 2004; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 60 Th 2008; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 110 th 2017; Perda Kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diterbitkan keputusan gubernur Nomor 978/Kep-111.Huk/2018 tentang Pemberian Bantuan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-provinsi Banten Tahun anggaran 2018.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 2004 yang telah diubah dengan 21 Th 2007; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP no 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 9 TH 2006; PP No 30 Th 2015; Pmendagri No 31 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 7 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 10 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 11 Th 2016; Perda Kabupaten Serang NO 10 Th 2017.
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2018
PAKAIN DINAS PEGAWAI NEGERI sIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Ketentuan pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Serang Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten serang, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati serang tersebut perlu dilakukan perubahan penyesuaian.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 60 Th 2007 yg telah diubah dg Permendagri No 6 Th 2016; Perda Kab Serang No 5 th 2016. Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pakaian Dinas; 3. Atribut Pakaian Dinas; 4. Pemakaian atribut; 5. Penggunaan pakaian Dinas; 6. Pembinaan dan Lain - Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2015
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Serang Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Serang Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dama memenuhi kebutuhan pangan, serta untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sebagai salah satu hak dasarnya, dibutuhkan suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial (bansos) rastra di Kabupaten Serang.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 15 Th 2004; UU No 11 Th 2009; UU No 25 Th 2009;
UU No 13 Th 2011; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 15 Th 2017; PP NO 17 Th 2015; Perpres No 15 Th 2010 telah diubah dg Perpres No 96 Th 2015; Perpres No 76 Th 2013; Permendagri No 42 Th 2010; Perda Kab serang No 1 Th 2013; Perda Kab serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
1. Peraturan Bupati Serang Tentang Juknis Pelaksanaan bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kab Serang; 2. Tujuan dan Manfaat; 3. Pengelolaan dan Pengorganisasian; 4. Perencanaan dan Penganggaran; 5. Mekanisme Penyaluran; 6. Pengendalian dan Pelaporan; 7. Sosialisasi; 8. Ketentuan lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2018
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPenanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
Pelimpahan wewenang bupati kepada kepala dinas penanaman modal dan ptsp
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/NO.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 25 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 25 Th 2009;
UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 5 Th 2005; PP No 96 Th 2012; Perpres No 97 Th 2014; Permendagri No 24 Th 2006; Permendagri No 55 Th 2014; PEraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Th 2017; Perda Kab serang No 15 Th 2006; Perda Kab serang No 1 Th 2013; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pelimpahan Wewenang; 4. Tim Teknis; 5. Pengawasan dan Pengendalian; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur/ pegawai dan untuk mempermudah perangkat daerah dalam penyusunan standar operasional prosedur, maka perlu adanya pedoman yang distandarkan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Perpres No 81 Tahun 2010; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Penyusunan Dan Pelaporan SOP; 4.Tahapan; 5.Persiapan; 6.Identifikasi Kebutuhan SOP; 7.Penyusunan; 8.Pelaksanaan; 9.Monitoring Dan Evaluasi; 10.Pelaporan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
14 halaman, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa
ABSTRAK:
dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyaluran bantuan keuangan kepada Desa, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka efiktif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketemntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
