PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN YANG BERSTATUS NON APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/NO.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Berstatus Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif bagi Tenaga Medis bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan kesejahteraan Tenaga Medis dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat;
bahwa Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayan yang berkualitas serta etos kerja dapat diberikan insentif;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Pemberian, penerima, dan kriteria insentif;
b. Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran;
c. Pendanaan dan mekanisme pembayaran;
d. Ketentuan lain-lain; dan
e. Ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan dan peranan Bupati dan Wakil Bupati sangat penting dan strategis untuk memajukan dan mewujudkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
bahwa dalam rangka mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparan, perlu diberikan hak keuangan dan dukungan biaya operasional;
ahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, perlu perumusan kebijakan Pemerintah daerah y a n g mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kedudukan keuangan BUpati dan Wakil Bupati yang meliputi:
a. Gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;
b. sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan;
c. sarana mobilitas; dan
d. biaya operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2024
PEDOMAN KENDARAAN SEWA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/NO.15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kendaraan Sewa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa kendaraan operasional untuk kepentingan dinas/jabatan pada instansi pemerintahan sangat penting dan diperlukan keberadaannya untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah Mengingat dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah;
bahwa dalam rangka efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan kendaraan operasional untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah dilakukan dengan sistem sewa;
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/ PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa kendaraan sewa berfungsi sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata cara penyewaan kendaran untuk penyelenggaraan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 29 Tahun 2023 tentang Sewa Kendaraan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6 Halaman; Lampiran 2 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 14 Tahun 2024
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2024/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan akuntabel perlu dilakukan perubahan uraian tugas, fungsi dan tata kerja dibeberapa bagian dalam rangka mendorong profesionalisme dan pencapaian target kinerja d i lingkungan Sekretariat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Parigi Muotong Nomor 43 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Mengubah sebagaian Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab serta pengabdian terhadap pemerintahan dan masyarakat;
bahwa untuk memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab atas pekerjaan yang berikan;
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Persyaratan dan kriteria, Besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, Hari kerja dan jam kerja, Tata cara pembayaran, serta Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
18 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2024/NO.11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2024
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2024/NO.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
ABSTRAK:
bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia;
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Parigi Mouotng masih relatif sebagai individu yang berada dalam keluarga, masyarakat yang rentan mengalami permasalahan dan dilanggar hak asasi manusianya sehingga perlu adanya unit pelaksana teknis daerah mengaturan agar terpenuhi hak-haknya;
bahwa berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan serta penjabaran Struktur organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPTPerlindungan Perempuan dan Anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
8 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2024
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD.2024/NO.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan serta penjabaran Struktur organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang bermartabat dalam memenuhi wajib pelayanan dasar serta untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan;
bahwa untuk memenuhi kegiatan pelaksanan pelayanan dasar bagi warga negara serta untuk mengintegrasikan program kegiatan perangkat daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM;
b. Koordinasi penerapan SPM;
c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan SPM;
d. Pembinaan dan pengawasan; dan
e. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
20 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
ABSTRAK:
bahwa komunitas adat terpencil diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah pada semua jenjang pemerintahan;
bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas dan sumber daya komunitas adat terpencil, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan secara efektif danefisien oleh pemerintah daerah;
bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 186 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bertujuan untuk perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
11 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
