Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Mahakan Ulu perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 40 huruf b PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum; Pendirian; Nama, Lambang, Tempat Kedudukan, dan Lapangan Usaha; Modal; Organ PDAM dan Kepegawaian; Tahun Buku; RKAP; Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan dan Laporan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pembubaran; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis, dan bertanggung jawab diperlukan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di sektor perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah menganggarkan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 2 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal; Pengelolaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
7 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan penambahan kegiatan baru sesuai kebutuhan publik yang sangat mendesak, maka diperlukan perubahan APBD tahun anggaran 2017. Hal itu perlu ditetapkan dengan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 29 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang Pendapatan semula berjumlah Rp1.187.750.450.688,02 berkurang sejumlah Rp37.869.359.500,23, sehingga menjadi Rp1.149.881.091.187,79. Belanja semula Rp1.526.742.695.188,02 berkurang Rp92.579.564.764.04, sehingga menjadi Rp1.434.163.130.423,95. Defisit sebanyak Rp284.283.039.236,16.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
9 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2017
DPRD - PIMPINAN DAN ANGGOTA - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2017/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetepkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Mahulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
20 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Dalam memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar. Pendidikan anak usia dini berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi; Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini; Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
9 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 01 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
ABSTRAK:
Pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi; Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Umum; Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Khusus; Peranan Pemerintah Daerah; Kurikulum Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2024
rencana - detail - tata ruang - wilayah - Perencanaan - ujoh bilang
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujoh Bilang
ABSTRAK:
Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kab. Mahakam Ulu, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujoh Bilang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 1 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan; 4. Rencana Struktur Ruang; 5. Rencana Pola Ruang; 6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 7. Peraturan Zonasi; 8. Kelembagaan; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
46 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2024
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
tunjangan - hari raya - gaji - ketiga belas - apbd - pemberian - teknis
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024/09
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kampung
ABSTRAK:
Untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang, serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, diperlukan pedoman pembentukan, pemberdayaan, dan pembinaan lembaga adat kampung. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kampung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pembentukan LAK; 4. Susunan Kepengurusan dan Masa Bakti; 5. Mekanisme Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus; 6. Penggantian Pengurus; 7. Tugas dan Fungsi; 8. Hak, Wewenang, dan Kewajiban; 9. Musyawarah LAK; 10. Tata Kerja; 11. Hubungan Kerja; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Berdasarkan adanya belanja earmark (DAK, DBH-DR, dan Bantuan Keuangan Provinsi) yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, kekurangan gaji dan Tunjangan ASN, dan penyesuaian rekening belanja di beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran APBD TA 2024 yang tahapannya akan dibuka dalam SIPD RI. Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus, kegiatan penganggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, sumber Dana Alokasi Umum Spesific Grant, belanja wajib gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta perbaikan kode rekening belanja pada Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Mahulu No. 6 Tahun 2023; Perbup Mahulu No. 32 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup Mahulu No. 32 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1); Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7); serta Pasal 16. Selain itu terdapat juga ketentuan yang ditambahkan, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
