bangunan - tanah - perolehan hak - bea- pemungutan - prosedur - sistem
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. Pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berdasarkan Pasal 65 perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pemerintah Kab. Makaham Ulu perlu melakukan penyesuain Penetapan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan c. untuk maksud tersbut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.135 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1995; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB (Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pembayaran BPHTB, Penelitian SSPD BPHTB, Pendaftaran Akta Pemindahan Hak, Pelaporan BPHTB, Prosedur Penagihan BPHTB, Prosedur Pengurangan BPHTB); Fasilitas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
70 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permenkumham No. 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu mengatur pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permensos No. 04 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini berisi: Ketentuan Umum; Besaran; Tata Cara Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pengawasan dan Pengendalian; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Mencabut Peraturan Bupati Kab. Mahakam Ulu No. 36 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin dan kinerja PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Mahakam ulu, dipandang perlu mengatur tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan, maka sebagaimana dimaksud perlu menetapkan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA No.9 Tahun 2016; PERDA No.14 Tahun 2016; PERDA No.20 Tahun 2016; PERBUP No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberian Tunjangan Penambah Penghasilan Bersyarat (Resiko Kerja, Kelangkaan Profesi, Kemahalan, Letak Geografis); Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Pembayaran; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2021
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Mengubah ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
PEMDA - ASN - TAMBAHAN PENGHASILAN - PEMBERIAN - PEDOMAN - PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perlu dilakukan pernyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan PEMDA, sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Atas PERBUP No.23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Paratur Sipil Negara di Lingkungan PEMDA.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERBUP No.23 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pada Pasal 7 yaitu Pembayaran TPP dilakukan pada pertengahan bulan berikutnya yang meliputi jumlah netto setelah dipotong pajak dan pengurangan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dibayarkan mulai bulan Januari 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Belanja dalam Keadaan Darurat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PMDN No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mahulu No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat di luar kegiatan Tanggap Darurat Bencana dengan kriteria paling sedikit:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
a. PERPRES No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggaraan PTSP wajib menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku; b. untuk mewujudkan mewujudkan pelayanan public secara prima berdasarkan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean governance) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dilaksanakan secara terpadu, efelctif dan efisien sehingga mempermudah investasi dan promosi Derah; c. dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan
dan nonperizinan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan te{angkau, perlu standar prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan; d. sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan PERBUP Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008; PERDA No.14 Tahun 2016; PERBUP No.27 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan; Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu; Prizinan Paralel; Pelaksanaan dan Koordinasi Pelayanan Perizinan; Pemeriksaan Lapangan dan Rapat Tim Teknis Perizinan; Pembayaran Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Pengaduan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
88 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
sebagai kesanggupan pelaksanaan penyelesaian kegiatan cadangan Dana Alokasi
Khusus Fisik sampai akhir Tahun Anggaran 2020
Bidang Dana Alokasi Khusus Afirmasi Perumahan
dan Pemukiman, Dana Alokasi Khusus Afirmasi
Sanitasi dan Dana Alokasi Khusus Reguler
Sanitasi.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.12 tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011Perbup No.37 Tahun 2020; Perbup No.64 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.21 Tahun 2020.
Peraturan kepala daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2018
Rumah sakit - pratama nawacita datah dave - PERATURAN - internal
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pratama Nawacita Datah Dave
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi, komite medik, dan medis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Pratama Nawacita Datah Dave.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011
Ketentuan Umum; Nama, Visi dan Misi, Filosofi, dan Motto; Pemilik; Penyelenggaraan Rumah Sakit; Pengawasan Internal; Tata Urutan Peraturan Rumah Sakit; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
