Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 08 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 47 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Fungsi; Sistematika dan Uraian; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 29 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2014; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 26 Tahun 2019
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Sesuai surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/Dr/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya dan hasil Rakor DAK seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Tengah maka alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan Bantuan Stimultan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya di Kabupaten Mahakam Ulu yang semula dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 sebesar Rp4.132.504.000,00 direlokasi sebesar 95% ke Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.952.000.000,00 yang mana perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 106 Tahun 2000; Permendagri No. 38 Tahun 2108; Perbup Mahakam Ulu No. 2 Tahun 2018; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 04 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 45 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 25 Tahun 2019
GAJI - Tunjangan ketiga belas - pemberian - teknis
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegewai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2019
KECAMATAN - PELAYANAN - Administrasi terpadu - pelaksana - uraian tugas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pejabat Penyelenggara PATEN; Pelaksana Teknis PATEN; Pembiayaan dan Penerimaan; Ketentuan Lain-lain; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2019
Kecamatan - PELAYANAN - Administrasi - terpadu - standar
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan. Standar pelayanan merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas Aparatur Pemerintah dalam pemberian pelayanan. Sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu disusun Standar Pelayanan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Komponen Standar Pelayanan; Penanganan Pengaduan; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 02 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 30 Tahun 2006; Permendagri No. 12 Tahun 2007; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 16 Tahun 2016; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 04 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 05 Tahun 2017; Perbup Mahakam Ulu No. 04 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Penggunaan ADK; Program Prioritas; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADK di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2019
TRANSPORTASI SUNGAI - PENUMPANG - BIAYA ANGKUT - PENYEDIAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2019 (11)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Biaya Angkut bagi Penumpang Transportasi Sungai
ABSTRAK:
Dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang angkutan sungai, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap usaha di bidang angkutan sungai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan perlu mengatur mengenai penyediaan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penumpang transportasi sungai. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Trasportasi Sungai.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rute dan Biaya (rute meliputi rute hulu riam dan rute hilir riam dengan biaya 100% SOA bagi Masyarakat Tidak Mampu dan 50% SOA bagi Masyarakat Umum); Kriteria Penumpang; Kriteria Speed Boat; Mekanisme Pelayanan; Mekanisme Pembayaran; Kewenangan; Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2018 tentang Penyediaan Biaya Angkut bagi Penumpang Transportasi Sungai yang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2019
PEMBANGUNAN KAMPUNG - PERENCANAAN - PENYUSUNAN - JUKNIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2019 (10)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Desa Jebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 16 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Kampung; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
120 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
