Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
dan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2018 ten tang Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Penyetoran Retribusi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan
administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2017; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan Dan
Uang Jasa Pengabdian, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian, Dana Operasional, Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi,
Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang
Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 8), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Belanja dalam Keadaan Darurat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PMDN No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mahulu No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat di luar kegiatan Tanggap Darurat Bencana dengan kriteria paling sedikit:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran perubahan APBD TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non
Anggaran.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Kas Non Anggaran, Tata Cara Penerjmaan Dan
Pengeluaran Kas Non Anggaran, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI
ABSTRAK:
Kabupaten Mahakam Ulu memiliki daerah yang kondisi
geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi ataupun
transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam
batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah,
retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
ke kas umum daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 188 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan
bahwa dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga
melebihi batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21
Tahun
2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2019
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/ Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah atau Sumbangan Penyelenggaraan Kabupaten Mahakam Ulu.
pendidikan - biaya - SUMBANGAN - PENGGUNAAN - pelaksanaan - petunjuk teknis
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah atau Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017 yang diubah adalah ketentuan Pasal 7 ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGAI KEWENANGAN DI BIDANG EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PERUBAHAN KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati di Bidang Evaluasi dan Verifikasi
Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan
Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung Perubahan Kepada Camat
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun
2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendes PDTT No.2 Tahun
2015; Perbup No.35 Tahun 2018; Perbup No.24 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Dan Penarikan Delegasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97
tahun 2017 ten tang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta
Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan Kehutanan
Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.O/ 4 /2018 ten tang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.18 Tahun 2008; UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.81 Tahun 2012; PP No.97 Tahun 2017; PermenLHK No.P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenan, maka dengan berdasarkan ada ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018; Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2107, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 08 Tahun 2018; Perbup Mahakam Ulu No. 47 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
