Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 224 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2021

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup No. 17 Tahun 2021.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - Kepegawaian, Aparatur Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisis Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Peruabahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.5 Tahuna 2017.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
X Bab, 15 Pasal (13 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 5 Tahun 2013

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Teritorial Indonesia

Download :
Perda No. 5 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 157 Tahun 2013

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup No. 157 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 61 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan layanan Bangunan Gedung;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 ; 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No. 25/PRT/M/2007 ; 6. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No. 26/PRT/M/2007 ; 7. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 04 Tahun 2012 ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 ;
Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung, termasuk tata cara pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Perda Kab. Bolaang Mongondow No. 11 Tahun 2016
179 halaman + Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 2 Tahun 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 7 Tahun 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KHUSUSNYA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DEWAN DAN BAPELITBANGDAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup No. 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 22 Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 5 Tahun 2013

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 28 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2013

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 19 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 42 Tahun 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 17 Tahun 2013

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup No. 17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013.