Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, lebih Khusus Pasal 3 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; U No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 1996; Perda No. 3 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk di dalmnya mengatur tentang jenis pelayanan dan sarana pemungutan, pengesahan dan pendistribusian sarana pemungutan, pemungutan, penetapan, pembayaran, bentuk surat izin, penyetoran, pembukaan dan pelaporan, pengawasan, koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi, instansi pemungutan dan pengelola, biaya pemungutan dan insentif dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2012
pendampingan penyaluran bantuan langsung pupuk tahun 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mempererat Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Penerapan Penggunaan Pupuk Secara Berimbang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2010; Perpres No. 14 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pertanian No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009; Peraturan menteri Pertanian No. 45/Permentan/SR.140/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/SR.130/3/2011; Perda No. 13 Tahun 2011.
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 19 Tahun 2012
pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendukung tanaman pangan tahun 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Mendukung Tanaman Pangan Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisien dan Menjamin Kelancaran Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Kelompok Tani/Petani.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 1997; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 1962; Perpres No. 77 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/ MPP/Kep/11/2002; Peraturan Menteri Perdaganggan No. 20.M-DAG/PER/5/2009; Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011; Perda No. 13 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perdampingan Penyaluran Pupuk Besubsidi untuk Mendukung Tanaman Pangan Tahun 2012 termasuk di dalamnya mengatur tentang pengadaan pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi, pengawasan dan sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2012.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 17 Tahun 2012
PERBUP Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
perubahan atas peraturan bupati nomor 55 tahun 2011 tentang penjabaran apbd tahun 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD sebagai dasar Pelaksanaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2013; Perda No. 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 16 Tahun 2012
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo tahun 2013.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mempertahankan Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2012
perubahan atas peraturan bupati nomor 55 tahun 2011 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (4) Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD sebagai Dasar Pelaksana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 2959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimna telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2011; Perda No. 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2012
nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial kabupaten gorontalo.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 26 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mewujudkan Penataan Wilayah Kabupaten Gorontalo yang Bersih, Rapih dan Indah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2011; Perbup No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis reklame, standar reklame, ketentuan perizinan, tata cara pemasangan, kewajiban, pencabutan izin, pengawasan, penutupan dan pembongkaran reklame dan larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Gorontalo No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 57 tahun 2011 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negari sipil di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (8) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 52 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2011; Perda No. 17 Tahun 2011; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007; Perbup No. 57 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo No. 57 Tahun 2011 tentang Tambahan penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2012.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Gorontalo No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
Mengubah
PERBUP Kab. Gorontalo No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
petunjuk pelaksanaan dan penetapan pagu program beras untuk keluarga miskin di kabupaten gorontalo tahun 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Memperlancar dan Mensukseskan Kebijakan Pemerintah dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) melalui Pendistribusian beras dalam Jumlah dan Harga Tertentu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1986; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2011; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2009; Pedoman Umum Program Bera untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Raakyat RI Tahun 2012; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin di kabupaten Gorontalo Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
