PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-EKOPOLITAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerahh Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Kawasan Perdesaan Agro-Ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.5 Tahun 2016; Peraturan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No.4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Agro-Ekopolitan Mootilango Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Reancana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2015
nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas kelautan, perikanan dan peternakan kabupaten gorontalo
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Gorontalo No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Peternakan, Penetapan nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No. 34 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang nama dan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017
petunjuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bantuan stimulan modal usaha kepada keluarga miskin pada dinas sosial kabupaten gorontalo tahun 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Stimulan Modal Usaha Kepada Keluarga Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan modal sosial usaha.
Dasar hukum Peraturan Bupati UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri RI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri RI No. 14 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Stimulan Modal Usaha kepada Keluarga Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2017
PERDA Kab. Gorontalo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah menuju masyarakat yang sejahtera, perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2021
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2021 (8)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome
ABSTRAK:
Bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. Penularan virus HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan, serta kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat dan yang dapat mencegah penularan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemi dan mencegah diskriminasi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, Perda Prov. Gorontalo No. 5 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan tanggungjawab, penanggulangan, pembinaan dan pengawasan, komisi penanggulangan aids daerah, koordinasi dan harmonisasi multi pihak, kewajiban dan larangan, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana, penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Terdiri dari 38 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2014
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 41 tahun 2013 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 1979; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006 PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.11; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2013
pedoman pengelolaan lumbung cadangan pangan pemerintah kabupaten gorontalo.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Memaksimalkan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan untuk Mengantisipasi Kekurangan Pangan pada Musim Paceklik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2006; Perda No. 31 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelola lumbung cadangan pangan, pengadaan, pembinaan, perencanaan dan penetapan pangan pemerintah kabupaten gorontalo, mekanisme pengelolan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN - SOTK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka sinkronisasi antara kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu: Mengubah Pasal 3 huruf d, Pasal 16, dan Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 11 halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018
Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan termasuk di dalamnya mengatur tentang bentuk kekerasan, hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, P2TP2A, penyelenggaraan perlindungan, serta peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Terdiri dari 25 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015
PERBUP Kab. Gorontalo No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011Tentang Pajak Reklame
Mengubah :
PERBUP Kab. Gorontalo No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011Tentang Pajak Reklame
perubahan atas peraturan bupati nomor 17 tahun 2011 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2015/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Perubahan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2011.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 4 Tahun 2011; Perbup No. 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
