Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PEBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya upaya melindungi seluruh komponen masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Bangka. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan danPenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Umum, Pencegahan Dan Penanggulangan, Pemeberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Desa Atay Kelurahan Bersinar, Pembinaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN TIPE A KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, makaperlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembaliterhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi Pemerintah dan kondisi daerah, sesuai hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri DPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah, Target dan sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program kegiatan Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoam Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan PEBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran yaitu meliputi Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah, kewajiban lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nemor 16 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017.
PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tahun 2021-2025 yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistematika, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 14C Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap tarif
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, asas keadilan dan kepatutan, perkembangan indeks harga, pertimbangan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan Tarif Layanan, Nama, Objek, Subjek, Dan Tarif Layanan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Besaran Tarif Layanan Kesehatan, Penggunaan Pendapatan, Tanda Bukti Pembayaran, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yaitu meliputi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 107 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 108), diubah, Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, dan Ketentuan dalam Pasal 22 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan.
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum terhadap prasarana,
sarana dan utilitas perumahan, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Prinsip, Ruang Lingkup, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusundengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga perlu ditetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip money follow program, berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, SPM, TPB/SDGs, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 serta mengacu kepada prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran PERBUP ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat