Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 67 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan Dokumentaa! Dokumentaa! Pemerintah Pemerintah Ka bu paten Ka bu paten Pin rang Pin rang scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan schingga pcrlu diganti; perundang-undangan schingga pcrlu diganti; c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik; dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 1882); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Daerah (Lembara
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLlK BAB IV : MEKANISME PERMOHONAN BAB V : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK BAB VI : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINOU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang {Serita Oacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAA BANTUAN HUKUM

ABSTRAK:

behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (31, Pasal 27 ayal 13), dan Pasal 28 ayat (51 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati tent.ang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben1ukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Twnbehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 scbagaimana telah diubah beberape kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penet.apen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 68561; 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 l lentang Bantuan Huktun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5248); 4. Pcraturan Pcmcrint.ah Nomor 42 Tahun 2013 tcntang $ye.rat dan Tata Cara Pcmbcrian Bantuan Hukum dan Pcnyaluran Dana Banluan Hukum (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5421); 5. Peraturan Dacrah J<abupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 temang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Oaerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor 6); 6. Pcraturan Oacrah K.abupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA CARA PENETAPAN PEMBER! BANTUAN HUKUM BAB III : BESARAN BlAYA BAB IV : TATA CARA PENGAJUAN ANGOARAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Pcraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pcrubahan Atat1 Pcraturan Pcmenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan pada Sadan Layanan Umum Dae111h Puskesmas di Kabupaten Pinrang; b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan pada Sadan Layanan Umum Daerah (BLUO) Puskesmaa di Kabupaten Pinrang maka Peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat [l] perlu ditinjau Kemba.li untuk dilakukan penyesuaia.n; c. bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Sadan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pinrang;
1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keaehatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubunpn Kcuangan Antara Pemerintah Puu.t dan Pemcrintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahe.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 67571; 5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoneaia Nomor 4502), sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang Perubahan atas Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengclolaan Keuangan Daerah jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupatcn Plnrang Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
pasal I : Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pinrn.ng Nomor 21 Tahun 2016 Tari! Pelayanan Keschatan pada Sadan l.ayanan Umum Daerah Puskesrnas di Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 21) eebagrumana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

2023-06-23-PERATURAN_BUPA..._NO_4_TAHUN_2023.pdf

PETUNJUK-TEKNIS-PELAKSANAAN-PEMBERIAN-TUNJANGAN-HARI-RAYA-GAJI-KETIGA BELAS-APBD-KABUPATEN PINRANG-TA2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. PINRANG TAHUN 2023 NO. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah, Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Pegawai Negeri sipil. BAB II PEMBERlAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. BAB III PEMBAYARAN, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
V Bab, 8 Psl (6 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 ...023 sudah upload.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 ; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alok'asi Khusus (OAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan KeputusanGubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 348/I/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi clan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pemberian clan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Serita Dearah Provinsi Sulawesi Sela tan Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersymber dari Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran paerah Ka bu paten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembarnn Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 ten tang Anggaran Pendapatan clan Bclanja daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 39) diubah pasal 2 : Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, direncanakan sebesar Rp. 1.294.482.601.612,00 (Satu Triliuri Dua Ratus Sembilari Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) pasal 3 : Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a pasal 4 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pasal 5 : Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (SJ dan Pasa.1 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturon Pelnksruman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa, sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baden Usaha Mihk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pcnyaluran Alokasi Dana Desa.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.embaran Negnra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Peruodang-undangan (l.cmbaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan etas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang Undangnn (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Pcraturan Pcmerinta.h Nomor 43 Te.bun 2014 tentang Pcraturan Pelaksanae.n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dese. (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5539), sebagairnane. telah diube.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Te.hun 2021 tentang Badan Uaaha Mihk Desa (Lembe.ran Negara Republik Indcnesia Tahun 2021 Nomor 21, Te.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolae.n Keuange.n Daerah (Lembe.ran Negara Republik lndcnesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbenlukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 7. Pcratumn Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran De.erah Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor 51. 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PENGALOKASIAN BAB IV : PENYALURAN BAB V : MEKANISME PENYALURAN ADD BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : PUBLIKASI BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Penctapan Besa.ran dan tata cara pcmbagian scrta pcdoman teknis pcnggunaan ADD Kabupatcn Pinrang tahun anggarsn 2022 (Lembaran Senta Daerah Kabupatcn Pinmng Tahun 2022 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku.
60

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEOOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

PEOOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEOOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Ketcntuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat 131 Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Pcdoman Penyueunan Anggaran Pendape.tan dan Belanja De11a Tahun Anggaran 2023;
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Oaerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulmn Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indcneeia Tahun 2011 Nomor 82, To.mbahan Lembaran Negara Republik tndcneete Nomor 52341, sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tcntang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tnrnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndone:,ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.ran Neg&Ta Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tente.ng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tente.ng Peru bah an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 To.hun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dcsa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga.n Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tcntang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambaha.n Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembcntukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Pinra.ng Tahun 2020 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5). 9. Peratura.n Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Angga.ran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
pasal 1 : Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 1. Daerah adalah Kabupatcn Pinrang. 2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara pemerinlahan daerah yang memimpin pelaksanaan urosan pcmerintahan yang mcnjadi kcwenangan daerah otonom. pasal 2 : Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemcrintah dcsa dcngan kcbijakan pemerintah dan pemerintah dacrah; b. prinsip penyusunan apbdcsa; c. kcbijakan penyusunan apbdcsa; d. teknis penyusunan apbdcsa; dan e. hal-hal khusus lainnya. pasal 3 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
92

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT