Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 67 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Oaerah; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ,udah tidak sesuai Lagi dengan perkembangan dinarnika penyelenggaraan pemenntahan daerah aerta perkembangan peraturan perundang·undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pcndapat.an Oaerah, sehingga perlu diganti, c. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023.pdf

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susumm Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, Peneliban dan Pengembangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Tugas dan Fungai Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak aeauai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah sena perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungai Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, aehingga perlu diganti; c. ba.hwa bcrdaaarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalain huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupan ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perinduetrtan, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dala.m huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya c. bahwa berdasarkan pertimbangan 9ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Penuuran Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

ABSTRAK:

1. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Sena Tata Kerja Dinas Petemakan dan Perkebunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupad Pinrang Nomor 67 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas clan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam hurur a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas Peternakan dan Perkebunan, sehingga perlu diganti; c. bahwa beniasarkan pertimbangan sebagailtUUla dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Orpnisa.si, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan.
1.undang undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemhlu:an Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsatrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana tclah drubeh bebc:rapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Ketentuan yang mengatur sub kordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 67), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah daerah.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

ABSTRAK:

a. bahwa Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugaa dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah ditetapkan dengan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 66 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan HortikuJtura; b. bahwa Peraturan Bupati sebaga.imana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pcmerintahan daerah sena pcrkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dimana Tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga perlu digantl; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tcntang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. pcmerintahan daerah sena perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tug.es dan fungsi Dmaa Tanaman Pangan dan Hortikultura, sehingga perlu digantl;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Pcraturan I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 32

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan fungsi, Sena Tata Kerja Dina, Pariwiaata, Pemuda dan Olahlraga, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak aesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah aerta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organiaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoneeia Nomor 5234) 11Cbagaimana telah diubah 13 Tahun 2022 tentang Perube.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang (Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang,-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebaga.imana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), aebapimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037] sebegaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Apara.tur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUJP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eerta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR BERIT DAERAfl KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 64 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Penkanan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan perombangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. pemerintahan daerah sena perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan rugas dan fungsi Dina, Penkanan, aehingga perlu diganti;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apara1ur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran (Lembaran Negara Republik lndone3ia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ker:Ja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenta.ng Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Hornor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indcneeia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ataa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dina, Perikanan (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dina, Perpuatakaan dan Kearaipan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupatl Pinrang Nomor 63 tentang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dina8 Perpustakaan dan Kearsipan; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimakeud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemenntahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkAn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Keanipan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Hornor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilc Jndonema Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Hornor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemeeintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebapunana telah diubah dengan Peraturan 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Mcnteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refomiasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahunl 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : PASAL BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organiaaai, Tugaa dan Fungsi serta Tata Kerja Dinaa Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Oinae Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tclah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 62 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa Peraturan Bupatl sebagaimana dimekeud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dmumika penyelenggaraan pemerintahan daerah eerta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaman tugae dan fungsi Dinae Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pert:imbangan eebagaimana dimakeud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organiaasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinae Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daem.h-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diube.h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diube.h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.mn Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.mn Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.mn Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenuu,g Administra.si Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebegaimana telah diubeh dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubehan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemb&ran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68, Tamba.hanLembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonna.si Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 nomor 6
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : STRUKTUR ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugu dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sert.a Tata Kerja Dina, Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga.h telah ditetapkan dengan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 61 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam hurur a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinaa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga perlu diganti c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Ataa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoc 244, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakh1r dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang·Undang (Lemba.ran Negara Republik lndonnia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) scbagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndoncsta Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndoncsta Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawru Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm Kerja pada Jnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik lndoneesa Tahun 2022Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun2020 Nomor 6)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PElAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisa8l, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Degan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dengan berlakunya dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT