Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 67 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 60 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKlL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKLL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 60

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKlL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK:

. bahwa dalam rangka mcmberikan pcdoman dalam pelaksanaan Pcrjalanan Dinas Dalam Ncgeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Ncgcri Sipil dan Pcgawai Tidak Tctap, tclah ditctapkan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tcntang Pcdoman Pcrjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Pcgawai Negcri Sipil dan Pcgawai Tidak Tetap Lingkup Pcmerintah Dacrah Kabupatcn Pinrang, scbagaimana tclah diubah dengan Pcraruran Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pcdoman Pcrjalanan Dinas Bagi Bupati, Walcil Bupati, Pimpman dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah. Pcgawai Negeri Sipil dan Pcgawai Tidak Tetap Lingkup Pemcrintah Daerah Kabupaten Pinrang ; b. bahwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pcraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada hurur a perlu ditinjau Kembali untuk dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua etas . Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan . bahwa dalam rangka mcmberikan pcdoman dalam pelaksanaan Pcrjalanan Dinas Dalam Ncgeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Ncgcri Sipil dan Pcgawai Tidak Tctap, tclah ditctapkan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tcntang Pcdoman Pcrjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Pcgawai Negcri Sipil dan Pcgawai Tidak Tetap Lingkup Pcmerintah Dacrah Kabupatcn Pinrang, scbagaimana tclah diubah dengan Pcraruran Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan atas Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pcdoman Pcrjalanan Dinas Bagi Bupati, Walcil Bupati, Pimpman dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah. Pcgawai Negeri Sipil dan Pcgawai Tidak Tetap Lingkup Pemcrintah Daerah Kabupatcn Plnrang ; b. bahwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 3A ayat (2) Pcraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana tclah diubah dcngan Pcraturan Prcsiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pcraturan Prcsidcn Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Pcraturan Bupati scbagaimana dimaksud pada hurur a perlu ditinjau Kcmbali untuk dilakukan perubahan; c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Perubahan Kedua etas . Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pcdoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Rakyat
1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimtma telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneala Nomor 6322); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6 ); 6. Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
PASAL I : Oalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupalcn Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 58), sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2024

ABSTRAK:

1. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dan dapat berkembang Secara optimal di Kabupaten Pinrang telah ditetapkan Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengcmbangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022- 2024; b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Pembeniayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten La.yak Anak , maka Peraturan Bupatl sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud pada huruf a dan huruf b, perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Pcrubahan at.as Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pcngembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negarat Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndoneeia Te.bun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) aebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naeional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atae Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), aebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang· Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 961; 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor I), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daemh Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Pcru.bahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Ka bu paten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 6);
PASAL I : Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hornor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Alu1i Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 38), diubah PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupatcn Pinrang. PASAL 4 : Pcnyusunan RAD-KLA mempertimbangkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah. PASAL 5 : Dalam rangka efektifitas mempercepat pelakaa.naan kebijakan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA. PASAL II : Peraturan Bupat:i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati NOMOR 38 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 38), diubah.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 58 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 58

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

ABSTRAK:

a. bahwa dalwn rangka mewujudkan viai dan miai Pemerintah Dacrah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatcn Piruang Tahun 2019-2024 dan untuk mewi..tjudkan pendidilcan unggul yang murah dan berkc-adilan bagi semua warga, telah ditctapkan Peratura.n Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tent.ang Pemberian Beasiswa_ Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestaai; b. bahwa berde.aarkan Kctcntuan Pasa.l 83 ayat (2) dan Paaal 89 ayat (1) hurufc Undang-Undang 12 Tahun 2012 tcntang Pendidikan Tinggi, Pemcrinta.h Daerah dape.t mcmberikan dukungan dana Pendidilcan Tinggi yang dlalokasikan dalam Anggaran Pendapat.an dan Bclanja Daerah; c. bahwa dalam rangka mclakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kritcria penerima beasiswa perlu maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau Kcmbali untuk dilakukan perubaha.n; d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebaga.imana dima.ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berpreatasi :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidilcan Tinggi ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Ata11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemetintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata.9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenta.ng Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pcrubahan atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengclolaan dan Penyclcnggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daereh (Lembaran Negara Republik Indcneaia Tahun 2019 Nomor 42, Tamba.han Lcmbaran Negara Republik lndonesai Nomor 6322); 1. Pcraruran Oaenlh Kabupa.ten Pinnmg Nomor- 8 Tahun 2019 tentang Rencana. Pembar)8Unan Jo.ngka Menengah Oaemh Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8), !IC� tdah diubeh denganPeratura.n Oaerah Kabupaten Pinrang Nornor I Tahun 2021 tentang Perubllhan Atas Pcraturan Daenlh Kabupaten Pmrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Renc:ana Pcmbangunan Jangka Mcnengah Oael1lh Kabupaten Pinrang Tahun 2019-20'24 (Lembaran Dacrah Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor l}; 8. Pcraturan Oaerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6 );
Pasal I : Beberapa Ketenuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasi.swa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi (Berita DarahKabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 37) diubah Pasal 7 : Pemberian Beasiswa Pendidikan dilakukan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Beberapa Ketenuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi (Berita Darah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 37) diubah
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2023.pdf

PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pclaku Kekerasan Anak;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 3019] sc:bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 3019] sc:bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ataa Undang-Undang Nomor 1974 lentang perkewinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6401); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perubahan Ataa Undang-Undang Nomor 1974 lentang perkewinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6401);Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 3143); 4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 1999 lentang Pengesahan IL.0 Convention Nomor 138 Concerning Mimmum Age for Admission to Employment (Kovensi IW mengenai Usta Minimum untuk Diperbolehkan Bekerjal (Lembe..ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 38351; 5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asa.11 Manusia (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah bebempa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor l Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!Lk Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan Kekerasan Dalrun Ru mah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44191, 9. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perhndungan Anak Sakai dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2023 tentang Kltab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keeejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebenlpa kah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PRINSIP, HAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN, DAN LAYANAN PERUNDUNGAN ANAK DI DAERAH BAB V : PELAYANAN PENGADUAN BAB VI : PELAYANAN KESEHATAN BAB VII : PELAYANAN PENDIDIKAN BAB VIII : BANTUAN HUKUM BAB IX : BANTUAN MEDIKOLEGAL BAB X : PELAYANAN IDENTIFIKASI BAB XI : PELAYANAN PSIKOLOGIS BAB XII : PELAYANAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL BAB XIII : MEDIASI BAB XIV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023.pdf

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 56

Peraturan Bupati (Perbup) tentang INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa setiap anak mempunyar hak hid up, tumbuh, bcrkembang dan berpartislpasi eecara wajar sesuai dengan harkat dan mart.a.bat kemanusiaan, serta mendapat perlmdungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak a.nak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, den berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan penimbangan sebag.aimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang lndikator Kabupaten Layak Anak.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KeseJahteraan Anak (Lemba.ran Negara Republik INDONESIA Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernliaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaa1 Manuaia {Lembara.n Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), seba.gaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubhk lndoneara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidrkan Nasional (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang·Undang Hukum Pldana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemdilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebqaima.na telah diubah beberapa kali terakhsr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan den Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); 12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Pinrang t{omor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun.t.n Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 11; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 l Nomor 4) 14. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS DAN PRINSIP BAB IV : RUANG LINGKUP INDIKATOR KLA BAB V : SKEMA PEMENUHAN INDIKATOR KLA BAB VI : KELEMBAGAAN KLA BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 55

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka opumalisasi Sadan Penanggulangan Bencana Dacrah dalam menjalankan fungsi kordinasi, komando maupun pcla.ksana pcnanggulangan bencana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tcntang Penanggulangan Bencana, pcrlu membentuk Badan Penanggu!angan Bcncana Daerah; b. bahwa bcniasarkan pcrtimbangan scbagaimana dima.ksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan F'tmgsi Scrta Tata Kerja Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh,r dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PEmbentukan Peraturan Pcrundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ape.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhrr dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapen Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Crpta Kcrja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penet.apan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Pcrubo.han Atas Pcrnturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang ManaJemcn Pegawai Negen Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) scbagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan at.as Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menten Dalam Nege:ri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pcnanggulangan Bcncana Oaerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Daerah (Lcmbaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : ESELON DAN KEPEOAWAIAN BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK:

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 343 ayat (I) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan EValuasi yang menunjukkan ketidakaesuaian DEngan perkembangan keadaan, maka Peraturan BUPATI sebepimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor l 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
l . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah nngkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 t.entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PeJ'\lndang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang Pcmbentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) aebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik lndoneS1a Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Pcrencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencaoa Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6056); 10. Peraturan Daera.h Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Sel.atan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Sela tan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana te\ah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangle.a Panjang Oaerah Provinsi Sulaweai Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinai Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulaweai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor I); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor I), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah (RPJPDJ Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor I); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor I) 14, Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PinrangTahun 2020 Nomor6);
PASAL I : Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Renama Kerja Perangk.at Daerah Tahun 2023 (Belita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 19), sehingga menjadi sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023.pdf

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Min um bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau merungkatkan sistem fisik (teknik) dnn non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kcpada masyarakat menuju keadaan yang lc:bih baik dan se:jahtc:ra; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tc:ntang Pemerintahan Dac:rah, mc:ngamanatkan bahwa daerah berhak mc:netapkan kebijakan dac:rah dalam menyc:lc:nggarakan urusan yang mc:njadi kewenangannya;; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pera.turan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Ta.bun 2009 tentang Perlindungan dan Pengek>laan Llngkungan llidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5059) sebagaima telah diubah beberapa kali, tc:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tc:ntang Cipta Kerja Mc:njadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republikl Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun '2022 tent.ang Pcrubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 680 I); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah beberapekali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik lndones,a. Tahun 2023 Nomor 41, Tambe.ban Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 68561; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64051 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang(Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedraan Air Mmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5802J; 8. Peraturan Pn:siden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)sebagaiman.a tclah dtubah dcngan Peraturan Prcmdcn Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tcntang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 9. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor I Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lcmba.ran Dacrah Kabupatcn Plnrang Tahun 2009 Nomor I, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor I); 10. Peraturan Oacrah Kabupatcn Pl.orang Nomor 8 Tahun 2019 lcntang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pin rang Tahun 2019 Norn or 8, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 8); 11. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041(1.embe.ran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Dacrah Nomor 3);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN JAKSTRADA PENYELENGGARAAN SPAM BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
35

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 50 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023.pdf

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 50

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk meJaksanakan ketentuan Pasa.l 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggacan Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mcnetaplcan Pemturan Bupati tentang Tata cara Penggunaan clan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. PasaJ 18 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Tl di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 4. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknia Pcnggunaan Kwtu Krcd1t Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGGUNAAN KKPD BAB III : PENYELENGGARAAN KKPD BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 49 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023.pdf

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 TAHUN 49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pcmerintahan yang efektif dan elisien guna meningkatkan kmerja pcmerintahan dan pclayanan publik, perlu dilakukan pcnycdcrhanaan birokrasi; b. ba.hwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Mengingat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm Kerja pada Jnstansi Pemerinlah untuk Pcnycderhanaan Birokrasi, pcnyesuaian sistim kerja merupakan salah satu tahapan dalam TCfonnasi birokrasi setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi, pcnyetaraan jabatan; c. bahwa berdasarkan pcrtimba.ngan sebagaimana dimaksud da1am huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Ke!Ja Pada Aparatur Sipil Negara;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomoc 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5234), aebagwmana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402]; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negen Srpil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Ta.mbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 7. Pcraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 8. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 ten tang Pembentukandan Susunan Perangkat (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : FUNGSI, TUGAS DAN PERAN ASN BAB III : JABATAN ASN BAB IV : SlSTEM KERJA BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : PROSES BISNIS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
67

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT