Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 49 Tahun 2023

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : FUNGSI, TUGAS DAN PERAN ASN BAB III : JABATAN ASN BAB IV : SlSTEM KERJA BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : PROSES BISNIS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 49 Tahun 2023 tentang SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

26 September 2023

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

26 September 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 TAHUN 49

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 TAHUN 49
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pcmerintahan yang efektif dan elisien guna meningkatkan kmerja pcmerintahan dan pclayanan publik, perlu dilakukan pcnycdcrhanaan birokrasi; b. ba.hwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Mengingat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm Kerja pada Jnstansi Pemerinlah untuk Pcnycderhanaan Birokrasi, pcnyesuaian sistim kerja merupakan salah satu tahapan dalam TCfonnasi birokrasi setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi, pcnyetaraan jabatan; c. bahwa berdasarkan pcrtimba.ngan sebagaimana dimaksud da1am huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Ke!Ja Pada Aparatur Sipil Negara; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomoc 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5234), aebagwmana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402]; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negen Srpil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Ta.mbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 7. Pcraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 8. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 ten tang Pembentukandan Susunan Perangkat (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : FUNGSI, TUGAS DAN PERAN ASN BAB III : JABATAN ASN BAB IV : SlSTEM KERJA BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : PROSES BISNIS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023. 67

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521