Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2023

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS DAN PRINSIP BAB IV : RUANG LINGKUP INDIKATOR KLA BAB V : SKEMA PEMENUHAN INDIKATOR KLA BAB VI : KELEMBAGAAN KLA BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2023 tentang INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

22 November 2023

Tanggal Pengundangan

22 November 2023

Tanggal Berlaku

22 November 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 56

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:	a. bahwa setiap anak mempunyar hak hid up, tumbuh, bcrkembang dan berpartislpasi eecara wajar sesuai dengan harkat dan mart.a.bat kemanusiaan, serta mendapat perlmdungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak-hak a.nak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, den berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan penimbangan sebag.aimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang lndikator Kabupaten Layak Anak. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang KeseJahteraan Anak (Lemba.ran Negara Republik INDONESIA Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernliaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaa1 Manuaia {Lembara.n Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), seba.gaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubhk lndoneara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidrkan Nasional (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang·Undang Hukum Pldana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhtr dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pemdilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebqaima.na telah diubah beberapa kali terakhsr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan den Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); 12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Pinrang t{omor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun.t.n Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 11; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 l Nomor 4) 14. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS DAN PRINSIP BAB IV : RUANG LINGKUP INDIKATOR KLA BAB V : SKEMA PEMENUHAN INDIKATOR KLA BAB VI : KELEMBAGAAN KLA BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2023

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT