Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2019/NO.77, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Dana BOSDA; Sasaran Dana BOSDA; Penganggaran Dana BOSDA; Tata Cara Pengusulan BOSDA; Penyelenggaraan BOSDA; Tata Cara Pembayaran Dana BOSDA; Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Dana BOSDA; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2019
PENYELENGGARAAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21, LL Kab. Kubu Raya : 12 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegritasan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.82 Tahun 2012, Permen Komunikasi dan informatika No.20 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan SPBTIK; Penyelenggaraan; Keabsahan Dokumen Elektronik; Sistem Pengamanan Informasi; Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri nomor 138 tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 108 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2019/NO.109, LL Kab. Kubu Raya : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, diubah UU No.11 Tahun 2019, PP No.60 Tahun 2014, diubah PP No.8 Tahun 2016, Perpres No.78 Tahun 2019, Permen Keu No.199/PMK.07/2017, Permen Keu No.193/PMK.07/2018, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
9 HALAMAN DAN 4 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2019/NO.116, LL Kab. Kubu Raya : 26 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kubu Raya agar diselengarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan BMD; Pemenfaatan BMD; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
12 HAL DAN Penjelasan sebanyak 14 (empat belas) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2019
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI ENAU A KECAMATAN KUALA MANDOR B
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pembentukan desa persiapan sungai enau A kecamatan kuala mandor B
ABSTRAK:
Bahwa mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu raya pada umumnya, serta Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan; bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamtan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Nomor 146.1/053.A/DSPMD-C/2019 tanggal 17 Januari 2019, perlu membentuk desa persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Enau A Kecamatan Kuala Mandor B;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU 12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.43 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Pembentukan, Cakupan wilayah, dan Batas Desa; Pemerintahan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Bahwa dengan memperhatikan indkes harga dan perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.2 Tahun 1981, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.26 Tahun 1983, PP No.2 Tahun 1985, Permendag No.67 Tahun 2018, Perda No.10 Tahun 2017,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5, LL KAB.KUBURAYA: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.16 Tahun 2009, Perda No.16 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RPJMD; kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2019/NO.87, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raya dikenakan tarif berdasarkan golongan pelanggan;
Bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2018 tentang Golongan Pelanggan perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya sehingga perlu diganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2005, Permendagri No 71 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 13 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; golongan pelanggan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
Perbup ini terdiri dari 9 hlm peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2019/NO.78, LL Kab. Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, PMK No.193/PMK.07/2018, Perbup No.14 Tahun 2019, Perbup No.75 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
