Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
Bahwa dengan pperkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, , UU No.35 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011, PP 2 Tahun 1999; PP 72 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 19 Tahun 2008; Permendagri No 27 Tahun 2006; Perda Kab.Kubu Raya No 2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No 14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No 3 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan; Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; Urusan Rumah Tangga Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
7 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Pembina Alokasi Dan Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap berberapa ketentuan atau mekanisme mengenai Alokasi Dana Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2001, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.37 Tahun 2007, Permendagri No.55 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perbup No.35 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perubahan atas Pasal 1 dan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 13 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2022/NO.11, LL Kab. Kubu Raya : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai
Negeri Sipil untuk menegakkan nilai kepatuhan, 1oyalitas, integritas, dedikasi dan keadilan bagi Pegawai
Negeri Sipil
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin; Pemanggilan dan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin; Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
11 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangubnan kapasitas kelembagaan posyandu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.21 Tahun 1994, PP No.27 Tahun 1994, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.22 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pengendalian Pengawasan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.29 Tahun 2014, Permenpan RB No.12 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.14 Tahun 2009
ketentuan Umum; maksud dan pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman dan 35 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11, LL KAB.KUBURAYA: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 219/BPKAD/2017 tanggal 7 maret 2017 tentang Penetapan Penerimaan dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah SD/SDLB Negeri dan Swasta, SMP/SMPLB Negeri dan swasta serta SMA/SMK Swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 september 2017 dan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Kubu Raya tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang -perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 900/1137.a/BPKAD-Angg 170/04/DPRD/2017 serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 657 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pemendagri No.13 Tahun 2006, Pemendagri No.31 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kubu Raya No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 20016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAMPINGAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efektif dan efisien dalam pelaksanaan program strategis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah maka perlu diatur pendampingan pengawasan untuk program kegiatan strategis pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendampingan Pengawasan Program Kegiatan Strategis Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, PerPres No.16 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pendampingan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
5 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 11 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat pembangunan dibidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah melalui Pinjaman Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981; UU No.10 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 1983; PP No.23 Tahun 2003; PP No.54 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Kepres RI No.44 Tahun 1999; Kepres No.80 Tahun 2003; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Umum Pinjaman; Sumber Pinjaman; Jumlah, Persyaratan dan Prosedur Pinjaman; Kewajiban; Pengelolaan Pinjaman; Jangka Waktu Pinjaman; Pembayaran Kembali; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009.
Perbup ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepada Aparatur Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan desa di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Tunjangan Penghasilan; BAB IV Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban; BAB V Pembinaan dan Pengawasan; BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2014.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/NO.12, LL Kab.Kubu Raya : 21 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperluhkan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Tata Kelola Sumber Daya; Perencanaan dan Pengaturan; Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian; Perangkat TIK; Pelayanan dan Dukungan; ata dan Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur; Sumber Daya Manusia; Pengawasan, Evaluasi dan penilaian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman dan 6 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
