Administrasi dan Tata Usaha Negara - Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1, TLD No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar
ABSTRAK:
untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi
pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang
kendali pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan
masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, maka perlu membentuk kecamatan baru . sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil
pengkajian akademis, maka dipandang perlu untuk
membentuk Kecamatan baru dari hasil pemekaran
kecamatan yang berada di wilayah Kawasan Strategis Nasional
(KSN) Kabupaten Karimun-Provinsi Kepulauan Riau yang
berbatasan langsung dengan negara lain. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam Dan
Kecamatan Sugie Besar
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.43 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, cakupan wilayah, kewenangan, aset dll.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan yang mengatur mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah
Daerah dalam menyediakan layanan perlindungan
perempuan dan layanan perlindungan khusus anak perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.17 Tahun 2016; UU No.25 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permen DAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen DAGRI No.120 Tahun 2018; Permen PPPA No.4 Tahun 2018; Perda Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Karimun No.6 Tahun 2021; Perbup Karimun No.36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No.63 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang maksud, tujuan, ruang lingkup, struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karimun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2, TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan tempat pemakanan yang tertib dan layak bagi setiap warga masyarakat dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat, dan dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman, diperlukan penataan dan penyediaan tanah pemakanan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan dengan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.41 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.9 Tahun 1987; PP No.19 Tahun 2021; Perda Kab.Karimun No.3 Tahun 2021
PERDA ini mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan pemakaman di Daerah, yang meliputi jenis dan penyelenggaraan tempat pemakaman; tempat pemakaman umum; tempat pemakaman khusus; tempat pemakaman bukan umum; krematorium; perizinan penyelenggaraan pemakaman; pelaksanaan pemakaman; penyediaan tempat pemakaman oleh pengembang perumahan; pembinaan dan pengawasan terhadap pemyelenggaraan pemakaman; serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai besaran insentif Petugas Penjaga dan/atau Penggali makan di TPU dan TPK; peraturan mengenai persyaratan pengajuan izin dan rekomendasi teknis dalam pengelolaan TPBU atau krematorium.
17 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 33)
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Perizinan, Pelayanan Publik
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 stdd Peraturan Bupati Karimun Karimun Nomor 63 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021, yaitu mengubah Pasal 6 ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 33)
4 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2022
FORUM sinkronisasi dan sinergitas program kerja pembangungan dan pemerintahan daerah - perubahan atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2021 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di Kabupaten Karimun
sangat diperlukan koordinasi secara berkesinambungan
dan terpola diantara para unsur Pimpinan Daerah di
Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian
kembali terhadap Peraturan Bupati tentang Forum
Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja
Pembangunan dan Pemerintahan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Forum Sinkronisasi dan
Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.2 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.2 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Perpres No.43 Tahun 2020; Permen DAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen DAGRI No.120 Tahun 2018; Permen DAGRI No.11 Tahun 2019; Permen DAGRI No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum dan pembiayaan Forum sinkronisasi tersebut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3, TLD No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Perlu ditetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 53 Th. 1000 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2003 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 th. 2015; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 97 Th. 2012; PP No. 42 Th. 2018; PP No. 34 Th. 2021; Permenaker No. 8 Th. 2021
PERDA ini mengatur mengenai ketentuan retribusi penggunaan TKA; integrasi online dalam pengendalian penggunaan TKA; pemanfaatan penerimaan retribusi penggunaan TKA; ketentuan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; dan sanksi bagi yang tidak membayar retribusi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai Bukti Tanda bukti lunas pembayaran retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara penagihan retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA yang sudah kedaluwarsa; peraturan mengenai tata cara penyelesaian keberatan dari Wajib Retribusi; peraturan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; peraturan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi;
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2022
alokasi dana desa tahun 2022 - tata cara pengalokasian
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2022
UU No.28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Permen DAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen DAGRI No.21 Tahun 2011; Permen DAGRI No.114 Tahun 2014; Permen DAGRI No.20 Tahun 2018; Perda Kab.Karimun No.5 Tahun 2015; Perbup Karimun No.62 Tahun 2017; PMK No.222/PMK.07/2020; PMK No.69/PMK.07/2021; PMK No.64 Tahun 2020; Permendesa PDTT No.21 Tahun 2020; Permendesa PDTT No.7 Tahun 2021; Perbup Karimun No.30 Tahun 2020; Perda Kab.Karimun No.5 Tahun 2015; Perbup Karimun No.62 Tahun 2017; Perbup Karimun No.34 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara, asas, prinsip, maksud, tujuan, sasaran, sumber dan besaran, organisasi pelaksana Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karimun No. 50 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 stdd Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020, yaitu mengubah Pasal 1, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Dan Anggaran Tahunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reviu dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran, perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran dimaksud, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 stdd Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 stdd Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman pengaturan tata cara reviu dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yaitu RKPD dan Renja-OPD dan reviu dokumen Anggaran Tahunan Daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-OPD pada proses penyusunan Rancangan APBD; reviu dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yaitu Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-OPD dan Reviu dokumen Perubahan Anggaran tahunan daerah yaitu Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan RKA-OPD pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD; dan Pelaksanaan Reviu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil, dan pemantauan dan tindak lanjut reviu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
68 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karimun No. 09 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B
PERBUP Kab. Karimun No. 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
Perbup kab.karimun no.62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tipe B
Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tipe b - susunan organisasi dan uraian tugas sekretariat daerah tipe a dan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi
dan uraian tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Berdasarkan pertimbangan tersebut , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Tipe A d an Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe B.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permen DAGRI No.104 Tahun 2016; Permen DAGRI No.56 Tahun 2019; Permen DAGRI No.90 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; PERDA Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab.Karimun No.6 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
