INSPEKTORAT - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2016/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae rah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Inspektorat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pengawasan. Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas (Masterplan Smart City Kabupaten Banyumas)
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi
kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem
pemerintahan yang mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka bahwa peningkatan pelayanan
publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif,
terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Kabupaten
Banyumas Kota Cerdas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ay at (1) dan
ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah
Kabupaten Banyumas diberi kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi
informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Rencana Induk Banyumas Kota Cerdas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Banyumas Kota Cerdas (Masterplan Smart City
Kabupaten Banyumas) Tahun 2020-2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, visi smart city Kabupaten Banyumas, strategi pembangunan smart city, rencana aksi smart city Kabupaten Banyumas, peta jalan smart city, kelembagaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, review masterplan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
perlu dilakukan evaluasi intern atas kualitas
pengawasan intern pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas; bahwa dalam pelaksanaan evaluasi intern
diperlukan adanya pedoman yang akan digunakan
dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
evaluasi intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pedoman Evaluasi Intern atas Kualitas Pengawasan
Intern pada Inspektorat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman evaluasi intern untuk memberikan kemudahan bagi APIP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi intern serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas No. 34 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan pekembangan keadaan berupa saldo anggaran lebih tahun anggaran; penggeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan rencana pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan adanya kegiatan tambahan SKPD yang mendasari amanat undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait, dan Bupati/Wakil Bupati serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016, maka perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 7 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2013; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan RKPD untuk pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2017 dan prioritas dan plafon anggaran sementara TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyumas No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis usulan penetapan kembali jabatan pelaksana PNS pada perangkat daerah, terdapat kesenjangan antara
pemangku jabatan dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan; bahwa untuk menjamin kualitas PNS yang tersedia maka perlu adanya pengaturan terkait dengan kesenjangan; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 5 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP no 16 tahun 1994; PP no 18 tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Keppres No 87 Tahun 1999; Permenpan RB No 33 Tahun 2011; Permendagri No 35 tahun 2012; Permenpan RB No 25 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 40 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengubah tentang jaminan kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan dan jika perangkat membutuhkan jabatan namun tidak ada PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan, maka perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepegawaian , pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan kebijakan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cuti dan Usulan
Kenaikan Pangkat Reguler secara Online
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a . bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada pegawai, perlu didukung
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a , SIMPEG yang ada perlu
dikembangkan secara bertahap untuk mendukung
pengelolaan kepegawaian;
c. bahwa untuk pengelolaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada huruf b dengan prioritas pengelolaan cuti
dan usulan kenaikan pangkat reguler, perlu dilakukan
secara online;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cuti dan Usulan
Kenaikan Pangkat Reguler secara Online;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repub~ Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3093);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000
tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Goverment
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012
Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 36);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pengelolaan cuti dan usulan kenaikan pangkat reguler secara online bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS sehingga pengurusan cuti dan
kenaikan pangkat reguler menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan tepat
waktu. Pengelolaan cuti dan kenaikan pangkat reguler secara online dilakukan dengan
prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2015.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Banyumas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional, perlu penyesuaian tugas dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Banyumas, sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 27, perubahan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 diubah.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas;
b. bahwa dengan adanya evaluasi tugas dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Banyumas
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik diperlukan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih,
transparan, efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Banyumas;
b. bahwa untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat dilakukan
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Banyumas;
c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Banyumas
diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga
dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu
perangkat hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Mentei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum,tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, pnyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2018
TUGAS PEMBANTUAN - SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalarn Pengelolaan Sampah Rurnah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalarn Wilayah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2008; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 81 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2017; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Kab banyumas No 6 Tahun 2012; Perda Kab Banyumas No 8 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 45 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah RT dan sampah sejenis sampah RT yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, penetapan lokasi TPS 3 R, koordinasi dengan UPT pengelolaan sampah, pendaaan dari APBD Banyumas dan APBDes untuk pendampingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
