Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.834 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Download file:

Perbup Banyumas Tahun 2015 No 33.pdf

PEMBERIAN-TUNJANGAN-UANG-MAKAN-POLISI-PAMONG-PRAJA-KABUPATEN-BANYUMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan telah diaturnya · Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 perlu untuk dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 34).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 34)
2 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Banyumas Tahun 2015 No 32.pdf

STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR-KOORDINASI-OPTIMALISASI-PAJAK-DAERAH-PEMERINTAH-KABUPATEN-BANYUMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan terkoordinasinya langkah-langkah dalam pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyunas, perlu Standar Operasional Prosedur Koordinasi Optimalisasi Pungutan Pajak Daerah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan aparatur pelaksana pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Materi Pokok perbup ini adalah: Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar SKPD dalam upaya optimalisasi pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing SKPD terkait; Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah a. Agar pelaksanaan pungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat berjalan efektif, efisiensi dan terkordinasi dengan baik; b . meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah; c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Download file:

Perbup Banyumas Tahun 2015 No 31.pdf

RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-BANYUMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2015/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015; b. bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan pekembangan keadaan : saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; penggeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, dan adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014, sehingga perlu untuk disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Nasional (Lem baran Negara 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4818); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 10 Seri E); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 seri A); 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015.
Materi Pokok Perbup ini adalah: mengubah ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 dirubah pada Rekapitulasi Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan SKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2015, dan Tambahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 dirubah pada Rekapitulasi Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan SKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2015, dan Tambahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Surplus Kas Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Peraturan-Nomor-29-Tahun-...tuk-deposito-OCR.pdf

perbup - PENGELOLAAN SURPLUS KAS JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2015/No.29

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Surplus Kas Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur dalam pengelolaan kas, Badan Layanan Umum Daerah dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan; bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanJang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Surplus Kas Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2014
Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prosedur Investasi Dalam Bentuk Deposito

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

jdih_251021092638617615de896d5.pdf

rkpd

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2015/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 5 Tahun 2010; Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 54 Tahun 2010; perda Prov jateng No 5 Tahun 2014; Perda Prov jateng No 6 tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 7 tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 10 tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : RKPD Kab Banyumas Tahun 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2015 No 25_ocr.pdf

PEMBAGIAN-PENETAPAN-RINCIAN-DANA-DESA-KABUPATEN-BANYUMAS-2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Bupati Banyumas menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5679-)-; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb-aran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093}; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri A );
Materi Pokok Perbup ini adalah: perhitungan pembagian Dana desa, Penyaluran Dana Desa, prioritas penggunaan dana desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengeluaran belanja atas beban APBDesa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahan Daerah Air Minum Tirta Satria

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

jdih_011121105607617f65572bdc8.pdf

gaji direksi-penghasilan pegawai-dewan pengawas-honorarium-setwan-perusda

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahan Daerah Air Minum Tirta Satria

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 ten tang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu dilaksanakan pengaturan kembali tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria; b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi Dewan Pengawas serta Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Satria
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

jdih_25102109195161761447524e8.pdf

juknis-bankeu-bos

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa APBD Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan berupa Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah dan madrasah pada Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan; b. bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 penggunaan bantuan keuangan Dana Pendampingan BOS Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/16622
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juknis pengelolaan dana BOS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2015.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2015 No 22_ocr.pdf

PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU-SISTEM-ONLINE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Pendidikan Anak U sia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMA/SMK/SMALB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tingkat intelektualitas, minat dan bakat, asal sekolah, domisili calon siswa serta persyaratan lainnya, maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru secara online dan offline; b. bahwa berdasar kan pertim bang an se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online dan Offline di Kabupaten Banyumas;
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP / MTs A tau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah , Sekolah Da sar Luar Bia sa, Dan Penyelenggaraan Program Paket A/Ula;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pengertian, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Asas, Ruang Lingkup, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi Penyelenggara PPDB Online, Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Penyelenggara PPDB Offline, Pelaksanaan PPDB Online dan Offline, Pembiayaan, dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2015.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download file:

jdih_251021091026617612120312f.pdf

tata cara-pengadaan-barang/jasa-desa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013;Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2015.
35 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT