Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida Dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Dan Alat-Alat Berat/Besar
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya kenaikan beberapa komponen biaya
produksi dan tetap terselenggaranya pelayanan angkutan
penyeberangan sesuai kemampuan masyarakat serta
menjamin kelangsungan usaha jasa angkutan
penyeberangan, perlu penyesuaian tarif angkutan lintas
penyeberangan;
b. bahwa angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dengan menggunakan Kapal ferry Kapal
Motor Penumpang (KMP) Nusa Jaya Abadi yang merupakan
angkutan perintis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan
Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai Untuk Penumpang
Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2006
KETENTUAN UMUM
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 3 Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2014.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011.
1. KETENTUAN UMUM ; 2. RUANG LINGKUP; 3. LAIN-LAIN; 4. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
-
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM
Pasal 3 Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Santunan Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana
ABSTRAK:
a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian
kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan
rehabilitasi yang harus diselenggarakan secara cepat dan
efektif;
b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat
korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian
masyarakat akibat bencana Pemerintah Provinsi Bali perlu
memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban
bencana sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan
rumah masyarakat dan fasilitas umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Santunan dan Bantuan Sosial Berupa
Uang untuk Korban Bencana;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2011
PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA
Pasal 3 Santunan dan Bantuan Sosial berupa Uang untuk Korban
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 51 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Provinsi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja
dalam proses produksi barang dan jasa, dipandang perlu
meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme
penetapan Upah Minimum;
b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan
Pengupahan Provinsi Bali tanggal 18 Oktober 2013,
disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi
Bali untuk tahun 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali Mandara Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan akses pendidikan kepada
masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah perlu
menyiapkan sistem pendidikan berasrama, dan bantuan
pendidikan secara penuh;
b. bahwa untuk dapat terlaksananya proses pendidikan
berasrama yang bermutu perlu ditunjang oleh standar
pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu
ditetapkan Sistem Pengelolaan Sekolah Layanan Khusus
Berasrama dan dan perlu diatur Tata Kerjanya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengelolaan Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali
Mandara Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013
Pasal 2 Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tugas tambahan.
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan dan
penghargaan atas kinerja tertentu;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2010
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2010
KETENTUAN UMUM
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penempatan Helikopter Sar (Search And Rescue) Di Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang operasi pencarian dan
pertolongan korban (search and rescue) pada musibah
penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah
lainnya di Provinsi Bali telah dilakukan kerjasama
penempatan dan operasional helikopter antara Badan SAR
Nasional dengan Gubernur Bali;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2011
tentang Penempatan Helikopter SAR (Search and Rescue) di
Provinsi Bali setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan
peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penempatan Helikopter SAR (Search and
Rescue) di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
Pasal 2 Helikopter dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Crew
Pasal 3 Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 69
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor
045.2/3873/DPU tanggal 1 Mei 2013, tentang Daftar Revisi
lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 28 Desember
2012 Nomor 69 Tahun 2012 tentang APBD TA.2013 untuk
Hibah uang yang akan diserahkan Kepada Kelompok
Masyarakat;
c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor
045.2/3875/DPU, Nomor 045.2/4510/DPU serta Nomor
045.2/4576/DPU tanggal 6 Mei 2013 tentang Usulan
Revisi DPA PPKD (DPA No. 918/16/DPA/2013 tanggal
2 Januari 2013);
d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor
523.2/1055/PTB/DKP/2013 tanggal 16 Mei 2013, perihal
Perbaikan Data belanja hibah kepada kelompok
masyarakat;
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengantar Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nomor
045.2/5579/DPU tanggal 11 Juni 2013 tentang Daftar
Revisi lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal
28 Desember 2012 Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Penjabaran APBD TA.2013 untuk Hibah uang yang akan
diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali
Nomor 69 Tahun 2012
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2013.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 069/Menkes/SK/II/2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
