Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, diperlukan pegawi Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintah yang baik;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil,sehingga perlu dibuat Peraturan Bupati mengenai Kode Etik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP no 53 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014; PerKep BKN No 21 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Nilai-Nilai Dasar Pegawai; 5. Kode Etik Dan Perilaku; 6. Sanksi Moral; 7. Prosedur Penyampaian Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku; 8. Majelis Kode Etik Dan Perilaku; 9. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Moral; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
13 halaman, 9 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PerPres No 55 Tahun 2012; PerMen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud,Tujuan Dan Prinsip; 3. Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. Sosial Dan Diseminasi; 6. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi; 7. Pengawasan; 8. Sanksi; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS yang berbasis kompetensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tangerang;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu disusun suatu Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dengan Peraturan Bupati
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 12 Tahun 1961; PP No 99 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Belajar; 3. Izin Belajar; 4. Biaya Pendidikan; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian hibah dan BAntuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/501/ST tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu dilakukan penyesuaian
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Hukum dan HAM No 6 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Ini Memuat; 1. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 2. Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial; 3. Rincian obyek pada belanja Hibah; 4. Rincian obyek pada belanja Bantuan Sosial; 5. Daftar nama penerima; 6. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan aturan dasar yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pemilik, direktur, pengelola dan tenaga medis pada RSU Kabupaten Tangerang sehingga penyelenggaraan pelayanan pada RSU Kabupaten Tangerang dapat efektif, efesien dan berkualitas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
b. bahwa Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat sehingga penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; KepMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2002; KepMenKes No 772/Menkes/SK/ VI/2002; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Visi RSU Kabupaten Tangerang; 2. Misi RSU Kabupaten Tangerang; 3. Tujuan strategis; 4. Nilai-nilai dasar RSU Kabupaten Tangerang; 5. Falsafah RSU Kabupaten Tangerang; 6. Motto RSU Kabupaten Tangerang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 51 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PerMen Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2006; Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Agama No 2/VII/Pb/2014 Dan No 7 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Tangerang menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2016; PerPres No 137 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 113 Tahun 2014; PerMen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 21 Tahun 2015; PerMen Keuangan RI No 49/PMK.07/2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2014; PERDA Kabupaten No 10 Tahun 2015; PerBup Tangerang No 133 Tahun 2015
Peraturan Ini Memuat; 1. Desa; 2. Dana Desa; 3. Alokasi Dasar; 4. Alokasi Formula; 5. Pemerintah Desa; 6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; 7. Rekening Kas Umum Daerah; 8. Rekening Kas Desa; 9. Sisa Dana Desa; 10. Indeks Kesulitan Geografis Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya;
b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan
UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1974; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; PerPres No 69 Tahun 2008; PerMen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 10 Tahun 2012; PERDA Provinsi Banten No 10 Tahun 2005; PERDA Provinsi Banten No 096 Tahun 2014; PerGub Banten No 80 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014; PerBup Tangerang No 122 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penanganan Korab Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tangerang; 3. Sistematika Standar Operasional Prosedur Penanganan Korab Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tangerang; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin melalui program subsidi beras bagi masyarakat miskin Kabupaten Tangerang tahun 2016, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur terkait, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 133 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016, yaitu:1.Ketentuan Umum; 2.Petunjuk Teknis; dan3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.15-Huk/2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp152.478.255.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
b. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menempatkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan peruntukkannya dalam Bantuan Keuangan Provinsi Banten serta adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada satu kegiatan dalam rangka tercapainya kinerja kegiatan, perlu melakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penambahan dan pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 1 (DPA-PPKD 1), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 2.1 (DPA-PPKD 2.1) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir 2.2 dan Formulir 2.2.1 (DPA-SKPD 2.2 dan DPA-SKPD 2.2.1);
UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;Perpres No 71 Tahun 2012; Perpres No 32 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011;Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 72 Tahun 2012; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2015; Perda Kab.Tangerang No 2 Tahun 2009; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
