Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah dan untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1997, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kerugian Daerah; Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; Penyelesaian Kerugian Daerah Mengalami Kemacetan; Tata Cara Menetapkan Jumlah Kerugian Daerah; Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR); Kadaluwarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 38 Tahun 2016
Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan program Kartu Sehat pada Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang;
Dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbub No. 51 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Mekanisme Integrasi; Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Pendanaan dan Mekanisme Pembayaran; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
c. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PermenPPPA No 11 Tahun 2011; PermenPPPA No 12 Tahun 2011; PermenPPPA No 13 Tahun 2011; PermenPPPA No 14 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Tujuan dan Sasaran; 3.Prinsip Pengembangan KLA; 4.Tahapan Pengembangan; 5.Pendanaan; 6.Pembinaan; 7.Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perencanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. tingkat kekerasan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Perempuan dan Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Hidup;
b. bahwa terjadinya Konflik Sosial, Perempuan dan Anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Sosial;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008;Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014;PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih tinggi, maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2015.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/N0.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan penyiaran radio di Kabupaten Tangerang, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huuf a perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005; Perbup No 13 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 5, pasal 7,pasal 8, pasal 9
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Perbup Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2016
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 30 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil, Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepda Desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/N0.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil, Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepda Desa
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2016; Perpres No 137 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendespdtt No 21 Tahun 2015; Permenkeu No 49/PMK.07/2016; Perda Kab.Tangerang No 01 Tahun 2008; Perda Kab.Tangerang No 9 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 5 ,pasal 8, pasal 16, pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Peraturan Bupati Tangerang Nomore 133 Tahun 2014
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 28 Tahun 2016
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2-013-2018 Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/N0.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2-013-2018 Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a.bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 tahun 2014; Permenpan No PER/20/M.PAN/11/2008; Permenpanrb No 53 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2015; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 18 Tahun 2016; PERDA No 1 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tangerang No 2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 12 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 5 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Bupati; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Perangkat Daerah; 8. Kebijakan Umum APBD; 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
112 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
