Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin beragamnya jenis usaha yang dilakukan masyarakat maka semakin besar kemungkinan dampak yang ditimbulkan dan akan membawa permasalahan baik dari aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan maupun ekonomi, sehingga hal tersebut membuka peluang untuk dikenakan Retribusi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 27 Tahun 2009, Perda Kabupaten Tangerang No. 6 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan yang diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 23, angka 24, angka 38, angka 41, angka 61,
angka 72 diubah, dan diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 40a dan angka 40b,
angka 28 dan angka 58 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3);
3. Ketentuan Pasal 19 diubah;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat,
yakni ayat (6) dan ayat 7;
5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A, 20B dan 20C;
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (3); dan
7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Merubah Perda No. 06 Tahun 2011
PERDA KABUPATEN TANGERANG NO. 1, LD.2016/NO.1, KABUPATEN TANGERANG
14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
a. bahwa perintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. bahwa penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan demi mewujudkan kepercayaan dan daya saing Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara terpadu dan melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibutuhkan sebuah pengaturan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kabtang No 11 Tahun 2016; Perbup No 95 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Jenis Perizinan dan Nonperizinan; 4. Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; 5. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan dan Nonperizinan; 6. Pengaduan; 7. Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Tangerang, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara terpadu dan berkesinambungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012; Permen PU No. 03/PRT/M/2023; Permen LHK No. 14 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Pengelolaan Sampah Bab IV Insentif dan Disinsentif Bab V Sistem Tangkap Darurat Bab VI Pembiayaan dan Kompensasi Bab VII Peran Masyarakat Bab VIII Perizinan Bab IX Kerja Sama dan Kemitraan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Larangan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Penyelesaian Sengketa Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
Perda ini mencabut Sebagian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 sampai 51, Pasal 4 sampai dengan Pasal 62
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 01 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubaha Tarif Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketetuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga besaran retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
UU No. 14 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2000, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No.4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014
Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 01, BD.2016 tentang PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik; bahwa semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mengakibatkan pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akibat berbagai keterbatasan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan bagi masyarakat yang berada di dalamnya.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Pasal 4 huruf a diubah; Pasal 6 diubah; 1 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
Perda ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 02 Tahun 2016
Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta untuk lebih mengoptimalkan dalam pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
UU. No.14 Tahun 1950, UU No. 19 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2000, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 tahun 2005, PP No.91 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang No.10 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014
1Ketentuan Umum2Ruang lingkup;;3Objek Pajak, Wajib Pajak, Subjek Pajak
4Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Penghitungan Pajak;5Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan;6Saat BPHTB Terutang;
7Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif;8Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding;
9Pelaporan dan Pemeriksaan;10.Kadaluwarsa Penagihan;11Sanksi Administratif;
12Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
41halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2020
STANDAR HARGA SATUAN - KONSTRUKSI - NONKONSTRUKSI - KONSULTASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2020 No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Konstruksi, Nonkonstruksi, dan Konsultasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi, Nonkonstruksi, dan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU N0 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 29 Th 2000; PP No 38 Th 2007; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permen PUPR No 28/PRT/M/2016; Perda Kab Tangerang No 6 Th 2010; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Standar Harga Satuan Konstruksi, Nonkonstruksi Dan Konsultasi; 3. Ketentuan Lain - Lain; 4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 02 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peraturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 97 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2014, Perda Kab. Tangerang No. 4 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Anggaran ;
3. Uraian Laporan Realisasi Anggaran;
4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Catatan atas Laporan Keuangan;
7. Uraian serta isi laporan pertanggungjawaban;
8. Lampiran Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Wilayah Laut.
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Wilayah Laut.
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I huruf CC Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pertambangan Wilayah Laut merupakan kewenangan Provinsi;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 188.342/Kep.353-Huk/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Wilayah Laut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus dibatalkan;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.14 Tahun 1950 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PMDN No. 80 tahun 2015
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2021 No. 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan
ABSTRAK:
a. Pedoman penyediaan bantuan operasional sekolah daerah di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan; b. Pedoman penyediaan bantuan operasional sekolah dalam perkembanganya tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengelolaan bantuan operasional pendidikan, maka Peraturan Bupati di atas perlu diubah untuk disesuaikan.
UU No.14 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020..
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
