Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI
KEBUTUHAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NGANJUK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; UMUM; TATA CARA; PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA; PERLAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT [HOSPITAL BY LAWS)
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu
menetapkain Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Und8Lng-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Daerah Nganjuk; memuat ketentuan umum; peraturan internal rumah sakit; struktur organisasi RS; kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban dan hak RS; kedudukan Pemda; surplus defisit anggaran; dewan pengawas; keangotaan dan masa jabatan pengawas; pimpinan BLUD; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
jumlah 39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBANAN PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten
Nganjuk, perlu dilakukan penyiapan dokumen
penguasaan/pemilikan, sarana dan prasarana yang
diperlukan agar tanah yang dimiliki masyarakat dapat
didaftarkan;
b. bahwa penyiapan dokumen, sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
pembiayaannya tidak tertampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf b
maka berdasarkan Keputusan Bersama Menleri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKB/V/2017, Nornor 590-3167A Tahun
2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal
biaya persiapan pendaftaran tanah Sistematis tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Bupati menetapkan Peraturab Bupati untuk
pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kelompok masyarakat;
b. pembiayaan;dan
c. mekanisme penetapan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2020
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Bantuan Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana - COVID-19 / Corona
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk penyediaan jaring pengaman sosial sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Mengatur tentang penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial akibat pandemi COVID-19 yang bersumber dari BTT APBD Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,
diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tahapan pembangunan Zl;
b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah
berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. evaluasi dan pelaporan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 26 Tahun 2016
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 26/2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya beberapa tindakan pelayanan kesehatan yang belum terakomodir, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dengan Peraturan Bupati
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Pada Pasal 1 diubah, Pada lampirannya diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
TARIP PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perubahan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk dan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017,maka perlu mengubah peraturan bupati nganjuk nomor 17 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017, dengan peraturan bupati
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ini menjadi acuan bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja Pemerintah
Desa dan penerimaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada
Pemerintah Desa;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerinteih Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada
Pemerintah Desa; Ketentuan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 dalam Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa
diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: (1) Bagian dari hasii pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pembangunan desa.
(2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja
operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur.
(3) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung
pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan
umum.
(4) Alokasi belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 45% (empat puluh lima
persen).
(5) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak
sebesar 10% (sepuluh persen).
(6) Alokasi belanja aparatur dalam rangka intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 45% (empat puluh
lima persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun
2021
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD TAHUN 2020 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya,
dan ekonomi; bahwa penanggulangan/penanganan penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakanwabah penyakit menular, Pemerintah Daerah
berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan tatanan normal baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020
Tentang Protokol Normal Baru Desa; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor: 02/KB/2020 dan Nomor:KB/1/UM.04.00/M-K/2020 Tentang Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU; HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN KEBIASAAN BARU; SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19); PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SUMBER PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
17 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
