Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD TAHUN 2020 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT
DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 131 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan
Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LKD/K; RW; TP PKK; KARANG TARUNA; POSYANDU; LPMD/K; LEMBAGA ADAT DESA; HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHANDAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN; PEMBERDAYAAN LKD/K DAN LAD/K; PENDANAAN; PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
27 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2); Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,
diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tahapan pembangunan Zl;
b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah
berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. evaluasi dan pelaporan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBANAN PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten
Nganjuk, perlu dilakukan penyiapan dokumen
penguasaan/pemilikan, sarana dan prasarana yang
diperlukan agar tanah yang dimiliki masyarakat dapat
didaftarkan;
b. bahwa penyiapan dokumen, sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
pembiayaannya tidak tertampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf b
maka berdasarkan Keputusan Bersama Menleri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKB/V/2017, Nornor 590-3167A Tahun
2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal
biaya persiapan pendaftaran tanah Sistematis tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Bupati menetapkan Peraturab Bupati untuk
pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kelompok masyarakat;
b. pembiayaan;dan
c. mekanisme penetapan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan berjalan efektif dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang ditindak
lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal
27 Maret 2019 Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Tahun Anggaran 20191 maka perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang Bersumber dari Dana
Alokasi Umum Tambahan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.07 /2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4)
dan Pasa1 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019
dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa
ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target Tahun Anggaran
berkenaan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nganjuk setiap
Tahun Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 19 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERTAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraluran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan,
juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka perlu mengatur Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga
Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nornor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan
Hari Raya, gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan. Mal Pelayanan Publik, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik di Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
a. keterpaduan;
b. berdayaguna;
c. koordinasi;
d . akuntabilitas; dan
e. kenyamanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerinlahan Daerah, pelaksanaan
Metrologi Legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan
merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan
jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh
Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan
metrologi legal berupa tera/ tera ulang kepada orang
pribadi atau badan.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang
serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018.
Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi
pelayanan Tera dan/ atau tera ulang kepada wajib
retribusi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, meliputi :
a. Pemeriksaan;
b. Pengujian; dan
c. Pembubuhan tanda Tera.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Non1or 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu
mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa Setiap Des.a Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberupa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa.
Mengatur Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis setiap desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
