Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan Tera dan/ atau tera ulang kepada wajib retribusi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, meliputi : a. Pemeriksaan; b. Pengujian; dan c. Pembubuhan tanda Tera.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

05 April 2019

Tanggal Pengundangan

05 April 2019

Tanggal Berlaku

05 April 2019

Sumber

BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 16

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 285 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 16-2019 SALINAN569.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan metrologi legal berupa tera/ tera ulang kepada orang pribadi atau badan. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018. Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan Tera dan/ atau tera ulang kepada wajib retribusi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, meliputi : a. Pemeriksaan; b. Pengujian; dan c. Pembubuhan tanda Tera.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019. 30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT