Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 102 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
2020pg00320102.pdf

Abstrak

PERATURAN - PELAKSANAAN - PERSYARATAN - GELAR - TANDA - JASA - KEHORMATAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 102, BD 2020/ No.102

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Daerah Provinsi Jawa Barat di Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.20 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.35 Tahun 2010; Permensos No.15 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No.13 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan pengusulan, tahapan penelitian dan pengelolaan data, tahapan pengkajian dan perumusan rekomendasi, kelembagaan TP2GD, pembiayaan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Lingkungan Hidup

Download :
2020pg00320078.pdf

Abstrak

PERATURAN - PELAKSANAAN - PERDA - NOMOR - 20 - 2014 - PENGELOLAAN - DAERAH - ALIRAN - SUNGAI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD 2020/ No.78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.37 Tahun 2014; PP No.82 Tahun 2001; PP No.45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.60 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 2004; PP No.44 Tahun 2004; PP No.76 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2012; Keppres No.32 Tahun 1990; Perda No.22 Tahun 2010; Perda No.20 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana pengelolaan daerah aliran sungai, pelaksanaan, pembentukan forum koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, serta ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
20 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020

Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2020

Penyelenggaraan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Lalu Lintas, Jalan

Download :
2020pg00320089.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PERSETUJUAN - HASIL - ANALISIS - DAMPAK - LALU - LINTAS

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 89, BD 2020/ No.89

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya, diperlukan suatu kajian mengenai dampak lalu lintas. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur melaksanakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Provinsi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.32 Tahun 2011; Permenhub Nomor PM 75 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.4 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian persetujuan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan, pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
10 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020

Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2023 tentang Badan Pengelola Kawasan Rebana

Download :
2020pg00320085.pdf

Abstrak

Pembentukan-Perubahan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, BD 2020/85

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban Kertajati, perlu dilaksanakan pengelolaan kawasan secara terintegerasi antar sektor, antar wilayah dan antar kewenangan melalui peningkatan peran investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon- Patimban - Kertajati.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Organisasi, Pembiayaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
12 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa

Download :
2020pg0032037.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD 2020/37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkaa Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020; bahwa perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan seleksi jalur afirmasi, dan penetapan baru sekolah menengah atas di kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020
Beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
mengubah Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020
mengatur perubahan atas Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020

Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan

Download :
2020pg0032054.pdf

Abstrak

Pendidikan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD 2020/54

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraal pendidikan yang berkualitas dan bermutu guna mewujudkan sumber daya peserta didik yang handal dan berdaya saing, perlu didukung peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi dan mampu meLaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan sistematis, Dan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimala diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan layanan Khusus.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Peiaksanaan Perlindungan, Pembentukan Tim, Peiaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 74 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Download :
2020pg00320002.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERGUB - NOMOR - 33 - 2013 - PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERDA - 13 - 2011 - PAJAK - DAERAH - PUNGUTAN - KENDARAAN - BERMOTOR - BEA - BALIK - NAMA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 02, BD 2020/ No.02

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2013, berikut perubahannya. Dalam rangka penghematan energi bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor listrik. Untuk tertib administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana termaksud serta menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2019; Pergub No.33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No.11 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, menyisipkan angka 1a di antara angka 1 dan 2, menyisipkan angka 19a dan 19b di antara angka 19 dan 20, menyisipkan angka 24a, 24b, 24c di antara angka 24 dan 5, menambahkan 2 angka yakni angka 41 dan 42. Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 11 ayat (4), ayat (5) huruf a dan b, Pasal 12 huruf b, c, d, d1, d2, d3, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5), (6), dan (7). Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 14, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 15a, 15b, 15c di antara Pasal 15 dan 16, mengubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, mengubah ketentuan Pasal 18, Pasal 20, menyisipkan Pasal 20a di antara Pasal 20 dan 21, mengubah ketentuan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) huruf a dan e, ayat (2), ayat (5), menambahkan huruf f setelah ayat (1) huruf e, menambahkan huruf e setelah ayat (2) huruf d, mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 39, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 42a, 42b, dan 42c di antara Pasal 42 dan 43, menyisipkan huruf c1, c2, dan c3 di antara huruf c dan d Pasal 44, mengubah ketentuan Pasal 45, Pasal 45a, Pasal 47 ayat (1), (2) huruf a angka 2 dan huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 47a ayat (3), menghapus ketentuan Pasal 47b, mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (1), (3), dan (4), mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengubah ketentuan Pasal 50, mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2), menyisipkan ayat (1a) di antara ayat (1) dan (2) Pasal 51, serta menambahkan ayat (3), (4), dan (5) setelah ayat (2) Pasal 51

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
36 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download :
2020pg00320087.pdf

Abstrak

PERATURAN - PELAKSANAAN - RENCANA - ZONASI - WILAYAH - PESISIR - PULAU - KECIL

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD 2020/ No.87

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 1990; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014; UU No.32 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.32 Tahun 2014; Permen Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019; Perda No.5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, izin lokasi perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, izin pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah kabupaten/kota, pemberian insentif dan disinsentif, bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
25 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Download :
2020pg00320096.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - PERGUB - NOMOR - 82 - 2020 - KEDUDUKAN - SUSUNAN - PERANGKAT - DAERAH

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD 2020/ No.96

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 serta hasil evaluasi Pemerintah Pusat berimplikasi pada perubahan struktur pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.10 Tahun 2019; Perda No.9 Tahun 2017; Pergub No.82 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 8, Pasal 48, dan Pasal 50

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.