Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 102 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Pemerintah

Download :
2020pg0032001.pdf

Abstrak

PARIWISATA-BUDAYA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD 2020/01

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi bencana; b. bahwa dalam upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diselenggarakan pengelolaan risiko bencana dalam bentuk peningkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 195O, Undang-Undang 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2Ol4
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, KERJA SAMA , JANGKA WAKTU, KETENTUAN PENUTUP ,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
PENINGKATAN KAPASITAS BUDAYA MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
5

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020

Pusat Distribusi Provinsi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2020pd00320001.pdf

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pusat Distribusi Provinsi

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin stabilitas harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat perlu dijaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, Dan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, diperlukan pengaturan dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta pelaku usaha dengan cara membentuk Pusat Distribusi perdagangan di Daerah Provinsi,Sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi,Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 ,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi, Fungsi Pusat Distribusi Provinsi, Perdangan Barang Kebutuhan Pokok, Distribusi, Pemberdayaan dan Perlindungan Pedagang Pasar, Petani, Nelayan, peternak Umum dan Koperasi, Sistem Informasi Perdagangan, Kemitraan, Pengelola, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan, dan ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
17 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 74 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Download :
2020pg00320002.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERGUB - NOMOR - 33 - 2013 - PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERDA - 13 - 2011 - PAJAK - DAERAH - PUNGUTAN - KENDARAAN - BERMOTOR - BEA - BALIK - NAMA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 02, BD 2020/ No.02

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2013, berikut perubahannya. Dalam rangka penghematan energi bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor listrik. Untuk tertib administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana termaksud serta menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2019; Pergub No.33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No.11 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, menyisipkan angka 1a di antara angka 1 dan 2, menyisipkan angka 19a dan 19b di antara angka 19 dan 20, menyisipkan angka 24a, 24b, 24c di antara angka 24 dan 5, menambahkan 2 angka yakni angka 41 dan 42. Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 11 ayat (4), ayat (5) huruf a dan b, Pasal 12 huruf b, c, d, d1, d2, d3, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5), (6), dan (7). Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 14, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 15a, 15b, 15c di antara Pasal 15 dan 16, mengubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, mengubah ketentuan Pasal 18, Pasal 20, menyisipkan Pasal 20a di antara Pasal 20 dan 21, mengubah ketentuan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) huruf a dan e, ayat (2), ayat (5), menambahkan huruf f setelah ayat (1) huruf e, menambahkan huruf e setelah ayat (2) huruf d, mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 39, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 42a, 42b, dan 42c di antara Pasal 42 dan 43, menyisipkan huruf c1, c2, dan c3 di antara huruf c dan d Pasal 44, mengubah ketentuan Pasal 45, Pasal 45a, Pasal 47 ayat (1), (2) huruf a angka 2 dan huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 47a ayat (3), menghapus ketentuan Pasal 47b, mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (1), (3), dan (4), mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengubah ketentuan Pasal 50, mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2), menyisipkan ayat (1a) di antara ayat (1) dan (2) Pasal 51, serta menambahkan ayat (3), (4), dan (5) setelah ayat (2) Pasal 51

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
36 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020

Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
2020pg0032003.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD 2020/NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel, Dan agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlalsana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah , Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.
Pedoman Penilaian Kinerja Peyedia Barang/Jasa Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
24 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
2020pg00320004.pdf

Abstrak

PEDOMAN-LINGKUNGAN HIDUP

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD 2020/4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup, tumbuh dan berkembanganya makhluk hidup sehingga perlu diperhatikan dan dijaga kelestariannya agar tidak menurun kualitasnya bagi kelangsungan makhluk hidup di dalamnya; b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu adanya pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup; c. bahwa dalam rangka menjalankan pengawasan dan penindakan, perlu adanya suatu pedoman untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh pihak-pihak yang tugas dan fungsinya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, serta perlu sinergitas dengan intansi Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota, dan/atau Instansi terkait lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum. I I 7 / 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol2, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM , ELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP, KOORDINASI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP, KELEMBAGAAN , PEMBIAYAAN , KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
2020pd00320004.pdf

Abstrak

apbd

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2020/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal I 1 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama, dan bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2O21 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, . Peraturan Pemerintah Nomor Tl Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahurr 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 05 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring Dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
2020pg00320005.pdf

Abstrak

PETUNJUK - TEKNIS - PEMBELIAN - TOKO - DARING - PEMANFAATAN - E-MARKETPLACE - PBJ

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 05, BD 2020/ No.05

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring Dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Bahwa E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diperlukan suatu petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.80 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018
Peraturan ini berisi 4 Pasal, yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
5 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020

Penyelenggaraan Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
2020pd00320005.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2020/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perkebunan

ABSTRAK:

bahwa Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi subsektor Perkebunan yang berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Dan bahwa lahan Perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkurang, terdapat lahan tidur dan lahan kritis, terjadinya penurunan produksi, produktivitas, rendahnya nilai usaha hasil Perkebunan, serta rendahnya kualitas dan daya saing, Sehingga guna memajukan potensi subsektor Perkebunan Daerah Provinsi, perlu dilakukan pengelolaan dan pendayagunaan dengan berpedoman kepada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Penetapan, Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, Dan Tenaga Kerja Perkebunan, Perizinan Dan Rekomendasi, Peningkatan Nilai Dan Pemasaran Hasil Usaha Perkebunan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Kerja Sama Dan Kemitraan, Koordinasi, Data Dan Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha, Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan, Pembiayaan, Insentif Dan Disinsentif, Pembinaan Dan Pengawasan, Kewajiban Dan Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
43 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2020pg0032006.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD 2020/6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatJ<an kesadaran Wajib Pajak dan menjamin tertib administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta meningkatkan apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2Ol5; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9O Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor l1 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O9, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O11, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provirsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dihapus atau diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9O Tahun 2015 Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
18 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2020pg0032007.pdf

Abstrak

Kepegawaian-Aparatur Negara

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD 2020/NO.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk mengatur pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyelarasan kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat dimaksud dalam pertimbangan agar harmonis dan sinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2O14, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2O10, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2O14, . Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2015.
Beberapa Ketentuan Diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.
5 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT