Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 932 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 78 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015

Download file:

92_PERGUB 46 2016_compressed_compressed.pdf

TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - SEKERTARIAT - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD 2016/No.46 Seri D

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (3) Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekertariat Daerah Provinsi.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP RI No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 dicabut.
181 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Diubah dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

21_PERGUB 45 TAHUN 2016 EDIT.pdf

KEDUDUKAN - DAN - SUSUNAn - ORGANISASI - PERANGKAT - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD 2016/45 seri D

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Prov, Jabar No. 6 Tahun 2016, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Kedudukan dan Susunan Organisai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
36 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Subsidi, PSO

Download file:

36_Pergub 44 Tahun 2016.pdf

PETUNJUK - PELAKSANAAN - PENYALURAN - BERAS - BERSUBSIDI - BAGI - MASYARAKAT - BERPENDAPATAN - RENDAH - TAHUN - 2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD 2016/44 seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah pusat melalui Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan telah menetapkan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, berdasarkan Permenko PMK No. 1 Tahun 2016, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta mengakomodasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu ditetapkan Pergub Jabar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2015; Permenko PMK No. 1 Tahun 2016; Permensos No. 24 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Pergub Jabar No. 67 Tahun 2013
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, yang meliputi Ketentuan Umum, Sistematika, Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Provinsi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
10 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 104 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013

Download file:

57_Pergub 41 Tahun 2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 61 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Download file:

3_Pergub 39 Tahun 2016.pdf

PENGHITUNGAN - DASAR - PENGENAAN - PAJAK - KENDARAAN - BERMOTOR - DAN - BEA - BALIK - NAMA - KENDARAAN - BERMOROTOR

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, BD 2016/39 seri E

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 9 dan 16 ayat (1) Permendagri No. 12 Tahun 2016, serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 23 Perda Prov. Jabar No. 13 Tahun 2011, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 26 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 72 Tahun 2015.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang meliputi Ketentuan umum, Perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2015 dicabut.
12 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 45 Tahun 2014 tentang PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Download file:

7_Pergub 38 Tahun 2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Tugas Wakil Gubernur Jawa Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2008

Download file:

93_Pergub 36 Tahun 2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

74_Pergub 35 Tahun 2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Diubah dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Pergub Prov. Jawa Barat No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2015
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014

Download file:

24_Pergub 34 Tahun 2016.pdf

TATA - CARA - PENGANGGARAN - PELAKSANAAN - PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - HIBAH - DAN - BELANJA - BANTUAN - SOSIAL - YANG - BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, BD 2016/34 seri E

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ditetapkan berdasarkan Pergub Jabar No. 82 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 95 Tahun 2015 dan perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat sehingga perlu menetapkan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 168/PMK.07/2008; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 11 Tahun 2011; Pergub Jabar No. 72 Tahun 2015; Pergub Jabar No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan umum, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Monitoring, evaluasi, dan pengawasan, Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2015 dicabut.
36 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 84 Tahun 2022 tentang Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Diubah dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Dl Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

66_Pergub 27 Tahun 2016.pdf

Pedoman - Ujian - Dinas - dan - Ujian - Penyesuaian - Kenaikan - Pangkat - Bagi - Pegawai - Negeri - Sipil - di - Lingkungan - Pemerintah - Daerah - Provinsi - Jawa - Barat

2016

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, BD 2016/27 seri E

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 62 Tahun 2012; Pergub Jabar No. 72 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ujian Dinas; Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2016.
10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT