Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan
dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan
Tuberkulosis menjadi target program nasional; bahwa dalam mewujudkan target program nasional
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan
Penanggulangan Tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Barat Tahun
2019-2024:
UU no 11 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang program aksi daerah, pelaksanaan, monitor, evaluasi serta pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi
Diubah dengan
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD 2019/09
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barangjjasa harus memberikan pemenuhan
nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian; b. bahwa dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk
mewujudkan pengadaan barangjjasa yang efisien, efektif, dan
akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan
menengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/M/2011; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 897 /KPTS/M/2017
Peraturan ini terdiri dari 4 Bab dan 10 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Ketentuan Teknis; Dokumen Pemilihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
mengatur mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Desa Memiliki Kewenangan Untuk Mengatur Dan Mengururs Urusan Pemerintahan Dalam Batas Wilayah Tertentu Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; B. Pemerintah Daerah Provinsi Memiliki Tanggung Jawab Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Desa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perurndang-Undangan; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pembinaan Penyelenggaraar, Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015,
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 dicabut.
9 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
PENJABARAN - PENYELENGGARAAN - URUSAN - PEMERINTAHAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD 2019/ No.7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang perlu ditetapkan Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Urusan Pemerintahan Konkuren dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
U No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015
9 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham pada 21 (dua puluh satu) Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Ralryat dan 14 (empat belas) Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang tersebar di Jawa Barat dan Banten berdasarkan ketentuan perundangundangan, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat perangkat daerah dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemegang saham, Sehingga dengan pertimbangan sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Rangka Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor L2/POJK.O5/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nornor 13/IPOJK.O5/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.O3/2O14, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.O3/2O15
Pergub Prov. Jawa Barat No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
TATA - KELOLA - PELAKSANAAN - PENGENDALIAN - PENCEMARAN - DAN - KERUSAKAN - DAERAH - ALIRAN - SUNGAI - CITARUM
2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, BD 2019/ No.5
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Gubernur Jawa Barat diangkat sebagai Komandan Satuan Tugas, diperlukan pengaturan tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2018; Perpres No. 15 Tahun 2018; Permenko Maritim No. 8 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No.1 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 20 Tahun 2014
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi: Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 dicabut.
9 Hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, telah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melakukan serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini; bahwa sehubungan dengan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, berimplikasi terhadap keberadaan Komunitas Intelijen Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
UU No 11 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 67 Tahun 2013; Permendagri No 2 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No 9 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 dicabut.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembinaan dan Pengawasn terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Pusat Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Daerah
Kabupaten/Kota Untuk Menangani Dan Menyelesaikan Sengketa Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Di Luar Badan Peradilan; dan Gubernur Mempunyai Tugas Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagaimana Dimaksud Pada Pertimbangan Sehingga Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
Undang• Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Nomor 350/MPP/KEP/ 12/2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017.,
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 84 Tahun 2022 tentang Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Mengubah
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
pns - Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD 2019/ No.2
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Dl Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa pengaturan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-udangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawaj Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
UU No 11 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 11 Tahun 2017; Perka BKN No 33 Tahun 2011; Perda Prov Jabar No 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No 27 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 9, ayat (3), ayat (5), ayat (6) Pasal 10, penambahan ayat (7) pada Pasal 10, penghapusan Pasal 14, dan perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
Pertauran Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2016 diubah.
21 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2018
PEDOMAN - PENGAJUAN - UTANG/PINJAMAN - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD 2018/No.96
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengajuan Utang/ Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (5) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layana Umum Daerah, Perlu menetapkan Pergub Jabar tentasng Pedoman Penmgajuan Utang/Pinjaman.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2003; UUNo. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 2011; PMK No. 77/PMK.05/2009; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Prov. Jabr No. 9 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 78 Tahun 2009
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Pada Bandan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum, Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman, Pelaksanaan Utang/Pinjaman, Larangan Penjaminan, Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebgaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012;PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
