Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Urusan Pemerintahan Konkuren dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

06 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

06 Maret 2019

Tanggal Berlaku

06 Maret 2019

Sumber

BD 2019/ No.7

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 585 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2019pg0032007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENJABARAN - PENYELENGGARAAN - URUSAN - PEMERINTAHAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD 2019/ No.7
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	Bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang perlu ditetapkan Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat. UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017 Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Urusan Pemerintahan Konkuren dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019. U No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015 9 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT