Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik, berdayaguna,
bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang berkualitas dan pejabat
fungsional pengawas yang profesiona1;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang berkualitas dan profesional
diperlukan suatu budaya etis.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PERj04jM.PANj03j
2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Lamongan.
1. Kade Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:
a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan
(tata nilai);
b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi
sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata
wicara, dan tata laku).
2. Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kade
Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional
Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
3. Capaian Kode Etik Pengawasan :
a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan
kinerja pengawasan yang optimal;
b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas
dengan organisasi, sesarna pejabat fungsional pengawas, dan pihak
terkait; dan
c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat
Inspektorat sebagai instansi APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa TA 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa TA 2017 dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 6 Tahun 2014
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 43 Tahun 2014
7. PP No 60 Tahun 2014
8. Perpres No 87 Tahun 2014
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Permendagri No 113 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016
12. Permendagri No 80 Tahun 2015
13. Perda No 11 Tahun 2007
14. Perda No 13 Tahun 2016
15. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian Dana Desa; Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Penyaluran dan Pencairan Dana Desa; Mekanisme Pengelolaan Dana Desa; Pendampingan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarknan Perda No 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan, pemilik bangunan wajib memperoleh IMB sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
b. bahwa berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi, pemilik/ penggunan bangunan gedung wajib memperoleh Sertifikat Laik Fungsi sebelum pemenafaatan Bangunan Gedung;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskdu diatas perlu menetepaknan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2002
3. UU No 12 Tahun 2011
4, UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 36 Tahun 2005
6. Perpres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Permen Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2007
9. Permen Pekerjaan Umum No 26/PRT/M/2007
10. Permen Pekerjaan Umum No 17/PRT/M/2010
11. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 05/PRT/M/2016
12. Perda Kab Lamongan No 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan. Berisi ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; Penggolongan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan IMB; Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi; TABG; Pendataan Bangunan Gedung; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
90
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1).
Beberapa keterttuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 ten tang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah;
2. Ketentuan Pasal 22 diubah berikut :
3. Ketentuan Pasal 23 diubah;
4. Ketentuan Pasal 24 diubah;
5. Ketentuan Pasal 25 dihapus;
6. Ketentuan Pasal 26 dihapus;
7. Ketentuan P:1sal 27 dihapus;
8. Ketentuan Pasal 2Q diubah;
9. Ketentuan Pasal 30 diubah;
10. Diantara BAB Ill dan BAB IV disisipkan I (satu) BAB yakni BAB lllA dan diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 77a dan Pasal 77b;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU huruf a Keputusan Gubernur Jatim No 188/47.K/KPTS/013/2016 tentnag Pembatalan 8 Perda Kab Lamongan, maak Perda Kab Lamongan No 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan perlu dicabut dengan menetapkan dalam Perda
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No 12 Tahun 1950
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 12 Tahun 2017
6. Perpres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang pencabutan Perda Kab Lamongan No 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Perda Kab Lamongan No 15 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Lamongan beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten lamongan, maka peraturan Bupati lamongan Nomor 24 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan perlu disesuaikan; b. bahwa pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan bupati lamongan nomor 24 tahun 2015 telah mengalami perubahan jenis perijinan yang didelegasikan maka perlu menetapkan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan dalam peraturan bupati
Mengingat: UU no 25 tahun 2007 tentang penenean modal; UU no 25 tahun 2009 tentang pelayaann publik; peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
peraturan ini mengatur mengenai pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan; jenis pendelegasian wewenang; standar pelayanan publik; pengelolaan secara elektronik; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 21 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian,Kepengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 198 Perda Kab Lamongan No 3 Taun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan pendirian, kepengurusan dan pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 1 Tahun 2013
4. UU No 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 43 Tahun 2014
8. PP No 60 Tahun 2014
9. Perpres No 87 Tahun 2014
10. Permendagri No 13 Tahun 2006
11. Permendagri No 113 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015
14. Permendagri No 80 Tahun 2015
15. Perda No 11 Tahun 2007
16. Perda No 3 Tahun 2015
17. Pertauran Bupati No 22 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Terdiri dari ketentuan umum; Pendirian BUM Desa; Kepengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 4 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian tambahan perbaikan penghasilan kepada pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab Lamongan perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan;
c. bahwa dalam rangka obyektivitas pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dipertimbangkan kinerja berdasarkan tingkat kehadiran pegawai melalui presensi sidik jari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 11 Tahun 2008
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 5 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. UU No 30 Tahun 2014
7. PP No 100 Tahun 2000
8. PP No 58 Tahun 2005
9. PP No 41 Tahun 2009
10. PP No 53 Tahun 2010
11. PP No 46 Tahun 2011
12. PP No 87 Tahun 2014
13. PermenPAN No 63 Tahun 2011
14. Permendagri No 80 Tahun 2015
15. Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabuoaten Lamongan. Terdiri dari Ketentuan umum, klarifikasi pemberian tambahan perbaikan penghasilan, penghutungan dan besaran tambahan perbaikan penghasilan, prosedur pemberian tambahan perbaikan penghasilan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 58 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN & ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perubahan
Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten
Lamongan dikelompokkan pada Kemampuan
Keuangan Daerah tinggi, dan dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018,
maka Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 39 Tahun 2017 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan.
1. Kabupaten Lamongan ditetapkan dalam kelompok Kemampuan
Keuangan Daerah Tinggi;
2. Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua
DPRD;
3. Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang
representasi Ketua DPRD;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Laporan Kepala Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
d. lnformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
43 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
