Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDlAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional
sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2023, serta guna
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang 12 Tahun 1950; lJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Norn or 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Norn.or 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2022; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Uang Persediaan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023; meliputi: ketentuan umum; penetapan besaran ; batasan penggunaan; pelaporan dan pertanggungjawaban;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83
ayat (6) Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Supati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan; Ruang lingkup Peraturan Bupati 1m adalah sebagai
berikut:
a. jenis Pelayanan Kesehatan;
b. komponen Tarif;
c. perhitungan Tarif;
d. besaran Tarif; dan
e. pembebasan Tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HTBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. babwa ketentuan mengenai Peraturan Bupati Nomor
27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republi.k Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nemer 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan;
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA,
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksa.nakan ketentuan BAB 11, huruf D,
angka 4, huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai
pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
clilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
mengingta: Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 75 Tahun 1959);
Undang-Undang 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria belanja tidak terduga;
b. penganggaran belanja tidak terduga;
c. prosedur pelaksanaan dan penatausabaan
belanja tidak terduga;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga; dan
e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi belanja
tidak terduga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dilaksanakan dengan sistem promosi secara terbuka
melalui pengisian jabatan yang lowong secara
transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel
berdasarkan sistem merit;
b. bahwa pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada
kebijakan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna lebih
menjamin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi
persyaratan jabatan yang dibutuhkan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara
Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sasaran; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pers1apan;
b. pelaksanaan;
c. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan
kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan
citra satuan pendidikan pada jenjang penclidikao
dasar dan peodiclikan menengah jalur Penclidikan
Formal, perlu mengatur pakaian seragam sekolah
bagi Peserta Didik pada jenjang pendiclikan dasar
dan penclidikao menengah jalur Pendidikan
Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk
melaksanakan ketentuan dalam PeraLuran Menteri
Pendidikan clan Kebudayaao Nomor SO Tahun
2022 Lentang Pakaian Seragam Sekolah bagi
Pescrta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam
Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun
2015; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser
dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pakaian Seragam
Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar; meliputi: ketentuan umum; pakaians seragam sekolah yang terdiri dari seragam nasional dan seragam pramuka; pakaian adat lamongan; penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
jumlah 17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat