RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT - TAHUN - 2024
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020,
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RKPD, PERUBAHAN RKPD dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2023
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR - 1 - TAHUN - 2022 - TENTANG - TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI - BAGI - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (2) menyatakan Tambahan Penghasilan diberikan untuk Guru ASN di Daerah yang belum menerima Tunjangan Profesi;
Dasar Hukum Peraturabn ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 10 diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (9a) dan ayat (9b), dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 25A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
7 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2023
JABATAN - PELAKSANA - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, dan profesional di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana; bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA (Klasifikasi Jabatan, Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Usulan Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana), KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2023
TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - KEPADA - APARATUR - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT - TAHUN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, PENDANAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2023
Perubahan - Kedua - Atas - Peraturan - Bupati - No - 48 - Tahun - 2017 - tentang - Petunjuk - Pelaksanaan - Peraturan - Daerah - Nomor - 5 - Tahun - 2017 - Tentang - Hak - Keuangan - Dan - Administratif - Pimpinan - dan - Anggota - Dewan - Perwakilan - Rakyat - Daerah - Kabupaten - Pakpak - Bharat
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 201 7 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dilakukan penyesuaian besaran karena dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini; bahwa berdasarkan Laporan Kajian/Survei Jasa Konsultasi/ Apraisal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 001/FS/MBPRU-MDN/SHW /1/2023 dan Nomor Proyek 001/MDN.SHW /1/23, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017, yaitu Ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
5 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2023
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR - 27 - TAHUN - 2016 - TENTANG - PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - PEMILIHAN - KEPALA - DESA - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 atas perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap Warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan persamaan dan keadilan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa perlu disempurnakan;
Dasar hukum peraturan inui adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 yaitu Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (4) diubah, dan ayat (7) dihapus, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 (1) diubah dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 21 dihapus, Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21A, dan Pasal 21B, Diantara Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A, Ketentuan Pasal 54I ayat (2) diubah, ayat (4) diubah, dan Mengubah lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
109 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2023
INTERVAL - WAKTU - PEMILIHAN - KEPALA - DESA - SECARA - BERGELOMBANG - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa interval waktu pemilihan kepada desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2023
TATA - CARA - PEMBAGIAN - DAN - PENETAPAN- RINCIAN - DANA - DESA - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT - TAHUN ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal I angka 5 (lima) Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, JUMLAH DESA, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, PENYALURAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN (Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan APBDesa), PENGGUNAAN , PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2023
TATA - CARA - PENGALOKASIAN - BAGIAN - DARI - HASIL - PAJAK - DAN - RETRIBUSI - DAERAH - KEPADA - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 N0M0R 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
10 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2023
TENTANG - TATA - CARA - PENGALOKASIAN - ALOKASI - DANA - DESA - KEPADA - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 N0M0R 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakasanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022.
peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAGU ALOKASI DANA DESA (Pembagian Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Biaya Operasional Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyaluran ADD, Penggunaan Alokasi Dana Desa), PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
15 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
