Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2015.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 68 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan peran tugas dan fungsi di bidang kehumasan serta lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kehumasan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002;UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PermenPAN No.12 Tahun 2007; PermenKOMINFO No. 373 Tahun 2007; Permendagri No.35 Tahun 2010; Pemendagri No.53 Tahun 2011; Perda No.15 Tahun 2010
Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehumasan di bagian kehumasan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan pemerintah daerah agar mampu berperan sebagai media komunikasi dan pemberi informasi terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan secara profesional,objektif,bermoral,efesien,trasparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan berkualitas. Ruang lingkup kehumasan meliputi : a. sasaran kehumasan ; b. kegiatan kehumasan; c. tugas, fungsi dan kewajiban; d. manajemen humas; e. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; f. analisa media dan informasi; g. manajemen krisis; h. analisa pemberitaan media; i. konsultasi publik; j. pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; k. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; 1. evaluasi penyelenggaraan; m. mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai kartanegara; n. mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa; o. forum komunikasi kehumasan; p. kode etik dan etika profesi; q. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan r. pendanaan. Konferensi atau jumpa pres meliputi : a. konferensi atau jumpa pres berkala diselenggarakan setiap bulan; dan b. konferensi atau jumpa presidentil diselenggarakan apabila terdapat informasi yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh masyarakat. Liputan pers diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan media massa dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kebijakan atau program kegiatan pemerintah daerah. Advertorial dan iklan diselenggarakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program kegiatan SKPD melalui media massa sesuai dengan ruang dan waktu. ) Publikasi dan media internal diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan atau program kegiatan pemerintah daerah. Publikasi dilakukan melalui brosur, pamflet, buklet, poster, kalender, buku agenda kerja, radio, internet atau media lainnya. Media internal dilakukan melalui penerbitan dan pendistribusian majalah, jurnal ilmiah, tabloid atau buletin. Penerbitan dan pendistribusian media internal selain jurnal ilmiah dilaksanakan oleh bagian humas dan protokol.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 68 Tahun 2020
PEMERINTAH DAERAH-AKUNTANSI-KEBIJAKAN-PERUBAHAN KEEMPAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2020/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupate Kutai Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan rekomendasi dari BPK RI Prov. Kaltim atas Pemeriksaan LKPD Kab. Kutai Kartanegara TA 2019 agar Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian denga Permendagri No.108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan Kodefikasi barang Milik Daerah di Perbup Kukar No.16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegera sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kukar No.51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Kukar No.16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara, perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perbup Kukar No.16 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupate Kutai Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk mengatur tentang ketentuan yang berubah: Ketentuan antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 5A; Ketentuan Lampiran Nomor 11, 12 dan 13 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.16 Tahun 2014
65
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
TA 2020-PEMDA KUKAR-TUP-GAUP-UP-JUMLAH-BATAS-PENETAPAN-PERUBAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Adanya perubahan sistem informasi keuangan daerah dari SIMDA ke SIED sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup Kukar No.78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2020, untuk sebagai upaya percepatan dalam proses penyerapan anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup No.78 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 5 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.78 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Kehumasan
ABSTRAK:
Dalam meningkatkan kelembagaan hubungan masyarakat yang kuat, kompetisi, pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat maka perlu adanya koordinasi antar pejabat di lingkungan instansi pemerintah; hubungan masyarakat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetisi sumber daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur sistem dan prosedur, komunikasi organisasi serta manajemen komunikasi sehingga menciptakan tata kelola kehumasan yang baik; berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan bupati tentang Tata Kelola Kehumasan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PERMENPAN No.12 Tahun 2007; Permendagri No.35 Tahun 2010; PERMENPAN No.30 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011
Dasar-dasar dalam pengelolaan kehumasan rneliputi : a. asas umum humas pemerintah; b. prinsip dasar humas pemerintah; c. strategi humas pemerintah; d. tugas humas pemerintah; e. fungsi humas pemerintah; f. peran humas pemerintah;dan g. kode etik humas pemerintah. Tugas humas pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d antara lain: a. melaksanakan komunikasi timbal balik antara SKPD dengan publik; b. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitasi publik;dan c. menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah; Dalam proses tata kelola kehumasan meliputi: a. manajemen kehumasan;dan b. proses tata kelola kehumasan. Penyusunan progam kehumasan oleh bagian humas meliputi: a. menggunakan hasil penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif; b. perumusan masalah; c. formulasi tujuan dan strategi program; d. rincian dan rencana program; e. jadwal waktu dan penggunaan biaya; f. rincian anggaran; dan g. pemantauan dan evaluasi. Indikator keberhasilan perencanaan terdiri dari: a. kepastian pelaksanaan; b. ketepatan waktu; c. kejelasan anggaran biaya; d. kompetensi sumber daya manusia; dan e. sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan strategi kehumasan dilakukan dengan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi terdiri dari a. tindakan; dan b. komunikasi. Dalam pelaksanaan perencanaan program dilakukan dengan tindakan dengan memperhatikan antara lain: a. strategi; b. waktu; c. biaya; dan d. sumber daya manusia. Agar pelaksanaan perencanaan program kehumasan mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat maka dilakukan dengan komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara,
maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2002; PP No.73 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.14 Tahun 2008.
Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah. Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati; Dalam melaksanakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan Kelurahan; b. pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; c. pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan; f. pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat; g. pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah Kelurahan; h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; i. pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maka perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian; Kewajiban; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kecamatan, Susunan Organisasi, Kelurahan, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Nama Kelurahan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Perbup Kutai Kartanegara No.142 Tahun 2012. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.143 Tahun 2012.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2014.
48 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Hubungan Media
ABSTRAK:
pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Hubungan Media
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2010; PERMENRB No.55 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2012.
Pedoman umum Hubungan Media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis hubungan media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan Pedoman umum Hubungan Media di pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan media dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Azas-azas yang berhubungan dengan media meliputi : a. faktual; b. cepat; c. keseimbangan; d. harmonis; e. etis; f. kemitraan; g. profesional; h. transparan; i. akuntabel; dan j. Partisipasif. Manfaat pedoman umum ini adalah meningkatkan pemahaman praktisi humas pemerintah dalam berhubungan dengan media secara optimal, efektif dan efisien. Hubungan media menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan media serta pemangku kepentingan karena: a. instansi pemerintah merupakan sumber informasi mengenai kebijakan publik yang disebarluaskan oleh medis; b. media merupakan saluran informasi yang mempunyai jangkauan luas dalam membentuk opini serta menyerap aspirasi publik; c. masyarakat luas dan pemangku kepentingan merupakan pihak yang menjadi sasaran kebijakan publik dan terkait erat dengan hubungan media; d. hubungan media yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan merupakan harapan semua pihak agar terwujud tata kelola hubungan media yang baik, efisien, efektif dan relevan; dan e. hubungan media harus dapat membangun citra dan reputasi instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Jenis-jenis yang digunakan dalam hubungan media sebagai berikut: a. media cetak, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid b. media penyiaran, yang meliputi radio siaran dan televisi siaran; dan c. media daring (online) yaitu : portal berita, media social, pesan, layanan singkat, surat elektronik dan situs web (website)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
