Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Lahan pertanian pangan di Kabupatan Kutai Kartanegara semakin berkurang dikarenakan bersihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga dikhawatirkan pemerintah daerah kesulitan mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah
UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.81 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.12 Tahun 1992; UU No.7 Tahun 1996; UU No.7 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 1983; PP No.68 Tahun 2002; PP No.16 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; PP No.20 tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 tahun 2008; PP No.1 Tahun 2011; Perpres No.36 tahun 2005; Perda Kutai Kartanegara No.17 tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLPPB); perencanaan dan penetapan; penelitian dan pengembangan; perlindungan dan pemberdayaan petani; alih fungsi; kerjasama dan kemitraan; sistem informasi; peran serta masyarakat; pembiayaan; pemantauan dan evaluasi; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang menarik bagi penanam modal. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka harus diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1984; UU No.25 Tahun 1992; UU No.37 tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.40 tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU no.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.21 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 1986; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2009; Perpres No.76 Tahun 2007; Perpres No.77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2007; Perpres No.27 Tahun 2009; Perpres No.33 Tahun 2010; Perpres No.33 Tahun 2010; Perpres No.16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2009; Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2003; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang penanaman modal; asas, maksud, dan tujuan; kebijakan dasar dan sasaran penanaman modal; bentuk dan kedudukan badan usaha; perlakuan terhadap penanaman modal; ketenagakerjaan; bidang usaha; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; corporate social responsibility, dana cadangan recovery dampak pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; fasilitas penanaman modal; perizinan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi; pengendalian pelaksanaan modal; peran serta masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup terkait penanaman modal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati tentang Penanaman Modal
26 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 01 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Izin Lokasi
ABSTRAK:
Investasi yang menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal didasarkan pada tata guna tanah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanah yang akan digunakan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung lingkungan serta kemampuan fisik tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang izin lokasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pengaturan, penggunaan, peruntukan dan pengandalian lahan.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.41 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.10 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2002; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2010; PP No.15 Tahun 2010; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum izin lokasi; asas dan tujuan; objek dan subjek izin; tanah yang dapat ditunjuk untuk izin lokasi; kewenangan pemberian izin; syarat dan tata cara memperoleh izin; masa berlaku dan perpanjangan izin; hak dan kewajiban pemegang izin; peran serta masyarakat; penyelesaian sengketa; larangan dan pencabutan izin lokasi; pembinaan dan pengawasan; sanksi terhadap pelanggaran; ketentuan penyidikan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup terkait izin lokasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Perda Kutai Kartanegara No.32 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati
21 halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, DPRD bersama Bupati Kukar telah menyempurnakan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 903/12452/417-V/Keu Tanggal 29 Desember Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Kukar Tahun Anggaran 2012. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 27 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2010; Perbup Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2010; Perbup Kutai Kartanegara No. 25 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
8 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 21, LD 2011/21, TLD No. 6
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Jasa Umum.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Tingkat II Kutai No. 8 Tahun 1999; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi Jasa Umum; 3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 4. Peninjauan Tarif Retribusi; 5. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 6. Pemungutan Retribusi; 7. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi serta Sanksi; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Kedaluwarsa Penagihan; 10. Pemeriksaan; 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Perda Tingkat II Kutai No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Perda Tingkat II Kutai No. 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Perda Kab. Kutai No. 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah/Kebersihan; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
9 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD 2011/19, TLD No. 5
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda yang tergolong sebagai Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Kepres No. 3 Tahun 1997; Permenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982; Permen KP No. PER.12/MEN/2007; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permen KP No. PER.05/MEN/2008; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Permendag No. 43/M-Dag/Per/9/2009; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Kepmen LH No. 17 Tahun 2001; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003; Perda Tingkat II Kutai No. 8 Tahun 1999; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu; 3. Ketentuan Perizinan; 4. Prinsip dan Sasaran Penentapan Tarif Retribusi; 5. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 6. Pemungutan Retribusi; 7. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi serta Sanksi; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Kedaluwarsa Penagihan; 10. Pemeriksaan; 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Perda Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Perda Tingkat II Kutai No. 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan; Perda Tingkat II Kutai No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Tingkat II Kutai No. 21 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
ABSTRAK:
BPD Kaltim adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim yang perlu terus dikembangkan permodalannya agar dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemkab Kutai Kartanegara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada BPD Kaltim. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemda pada negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Perda. Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam BPD Kaltim perlu untuk disempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka meningkatkan kinerja operasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Pertama atas Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam BPD Kaltim.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 1998; Permendagri No. 1 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 1999; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2009
Beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2009 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1; Judul BAB dan ketentuan dalam Pasal 3; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) nomenklatur "Kepala Bagian Keuangan"; Ketentuan dalam Pasal 5 nomenklatur "Bagian Keuangan"; serta Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) nomenklatur "Bagian Keuangan". Ketentuan yang ditambahkan adalah Pasal 2 ayat (3). Selain itu ketentuan yang dihapus adalah Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam Hak Asasi Manusia (HAM), setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak termasuk dalam bidang kesehatan yang harus di jaga dan lindungi. Dengan pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk pengembangan dan binaan sumber daya manusia serta sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang di peruntukkan untuk masyarakat sehingga perlu ada nya Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.81 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.14 Tahun 1993; PP No.32 Tahun 1996; PP No.105 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2001; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2008.
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar yang berisi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan prinsip penyelenggaraan, pelaksanaan, bentuk dan pelanggaran, Koordinasi lintas dalam pembangunan kesehatan, sanksi administratif, pembiayaan, ketentuan pidana dan penutup beserta rincian yang tercantum di dalamnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
44 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Sumber daya kelautan dan perikanan adalah bagian kekayaan di setiap daerah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengn memperhatikan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari perizinan usaha, perlindungan sampai pada pengawasan dan pelaksanaannya. Yang sebagai sumber pembiayaan peyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan prosedur, aturan dan kelestariannya.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.6 Tahun 1996; UU No.10 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1991; PP No.54 Tahun 2002; PP No.62 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2008; KepPres No.39 Tahun 1980; KepPres No.23 Tahun 1982; KepPres No.32 Tahun 1990; Permen LH No.11 Tahun 2006; Permen KP No.12 Tahun 2007; Permen KP No.5 Tahun 2008; Permen KP No.12 Tahun 2009; Permen KP Kep No.3 tahun 2009; Permen KP Kep No.10 Tahun 2004; Permen KP Kep No.1 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini berisi ketentuan umum, asa dan tujuan, usaha perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberian izin, kewajinam pemegang izin, masa berlaku, perubahan atau penggantian perizinan usaha perikanan, perizinan usaha perikanan budi daya, penanaman modal, pencabutan izin, usaha perikanan yang tidak perlu memerlukan izin, wilayah pengelolaan perikanan, pengangkutan ikan, AMDAL, pungutan usaha perikanan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, peralihan dan pentuup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Yang dicabut : Perda No.36 Tahun 2000
36 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
