Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 67 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 07 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 12 Tahun 1990; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 59 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2017; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 01 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas diubah yaitu: Ketentuan Pasal 3 ayat (1) terkait jenis perjalanan dinas, Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (9) diubah terkait besaran uang harian Perjadin sampai dengan 8 jam dan uang harian perjalanan dinas untuk ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan/diklat/tugas belajar/FGD/TOT/worskop, Ketentuan Pasal 15 terkait Lamanya waktu Perjalanan Dinas DalamjLuar Daerah, Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16A terkait pemuatan kejelasan tanggal dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas, Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) terkait uang harian Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 jam atau lebih dari 8 jam dan tambahan biaya transportasi air/ sungai dalam hal tempat tujuan akhir Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air/ sungai.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Mekanisme Dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP 06 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk kelancaran pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu mengatur Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 110 Tahun 2016; Permendagri Nomor20 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memuat Ketentuan Umum; Pengisian Anggota BPD; Penentuan Wilayah Pemilihan, Alokasi Jumlah Anggota BPD Setiap Wilayah Pemilihan, dan Cara Pengisian Anggota BPD; Pengisian Anggota BPD Melalui Pemilihan Langsung; Pengisian Anggota BPD Melalui Musyawarah Perwakilan; Pengucapan Sumpah dan Janji; Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; Pengisian Anggota BPD Antarwaktu; Perpanjangan Masa Jabatan Anggota BPD; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
36 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tapin No. 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Di Kabupaten Tapin

Download file:

PERBUP 05 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Perpajakan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor05 Tahun 2014; UU Nomor23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 14 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame yang memuat Ketentuan Umum; Nilai Sewa Reklame; Masa Pajak Reklame; Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame; Keberatan dan Banding; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Tapin
32 halaman; Lampiran 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 04 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Struktur Organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk mendukung kelancaran koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang merupakan unit kerja nonstruktural. Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/10395/0TDA tanggan 4 Desember 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, sehingga perlu Peraturan tentang Bupati menetapkan Pembentukan, Susunan organisasi , dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 48 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin yang memuat Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian dan Jabatan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
14 halaman, Lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP 03 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Kebijakan Pemerintah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 23 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang membuat Ketentuan Umum; Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. kebijakan pengawasan; c. program dan kegiatan pengawasan; d. wilayah kerja pengawasan; e. tindak Ianjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP; f. laporan hasil pengawasan; g. koordinasi pengawasan; dan h. penutup; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
27 halaman; Lampiran 18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tapin No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

Download file:

PERBUP 02 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Badan Layanan Umum

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; UU Nomor 38 Tahun 2014; UU Nomor 4 Tahun 2019; PP Nomor23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permenkes Nomor 43 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tapin Nomor 10 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang memuat Ketentuan Umum; Tujuan; Tarif Layanan; Penggunaan Tarif Layanan; Perubahan Tarif Layanan; Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan; Mekanisme Pembayaran; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
62 halaman; Lampiran 37 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perjalanan Dinas

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas

Download file:

PERBUP 01 TAHUN 2021 edit searchable.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, perlu mengatur Perialanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efesiensi, efektif, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya rill dan lumpsum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebasaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 12 Tahun 1990; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 59 Tahun 2019; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tapin Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perjalanan Dinas, yang memuat: Ketentuan Umum; Biaya Perjalanan Dinas; Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Luar Daerah; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas
73 halaman; Lampiran 30 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT