Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dipandang perlu mengatur tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas jabatan struktural di
lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
a. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 56
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 42);
b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 02);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
67 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2017
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dipandang perlu mengatur tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada
Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
a. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor
60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat;
b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
84 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah
ABSTRAK:
Mengingat pentingnya arsip sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang vital dan dalam rangka penyeragaman pemahaman pengelolaan arsip aset Daerah diperlukan suatu pedoman dalam produk hukum Peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; Perka ANRI No.16 Tahun 2005; Perka ANRI No.9 Tahun 2012; Perda Kab. KuBar No.09 Tahun 2012; Perda Kab. KuBar No.7 Tahun 2016; PerBup KuBar No.32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai
ABSTRAK:
Untuk menegakkan disiplin serta meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai jam kerja dan pengisian daftar hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Kepres No.58 Tahun 1964; Kepres No.68 Tahun 1995; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2016.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Hari dan jam kerja
b. Pengisian daftar hadir;
c. Pelanggaran dan sanksi; dan
d. Pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 72 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta nomenklatur Perangkat Daerah, perlu adanya suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Peraturan ini terdiri atas:
a. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Bupati
b. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Wakil Bupati
c. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretaris Daerah
d. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah
e. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Perangkat Daerah
f. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Barat
g. Tugas, Wewenang Dan Mekanisme Hubungan Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
h. Mekanisme Hubungan Kerja Instansi Vertikal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Mekanisme
Administarsi dan Koordinasi Serta Mekanisme Hubungan Kerja dan
Penetapan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017
Perbup Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 1999 dan untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melaporkan kekayaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.46 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat:
a. Bupati Kutai Barat;
b. Wakil Bupati Kutai Barat;
c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV;
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
f. Pejabat Fungsional Auditor;
g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
j. Kepala Sekolah;
k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin, BOS dan
BPPD;
l. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha MIlik Daerah, Badan
Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Dearah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
dalam rangka menjaga keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2)
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.39 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2005; PP No.2 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008;PP No.45 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No.3 Tahun 2016 dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016
RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan mengacu RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Renja-PD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Tata Kearsipan perlu ditinjau kembali sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2012; Perka ANRI No.16 Tahun 2005; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No.09 Tahun 2012; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.32 Tahun 2016.
Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi
Kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah,
yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor
46 Tahun 2008 tentang Tata Kearsipan Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
79 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselamatan dan
kelestarian Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan
Kemasyarakatan, perlu disusun Pedoman Perawatan
Arsip Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2012; Perka ANRI No.16 Tahun 2005; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No.09 Tahun 2012; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.32 Tahun 2016.
Pedoman Perawatan Arsip Sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pelaksanaan penyediaan, sarana dan prasarana perawatan dan pemeliharaan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan, diperlukan pedoman penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.4 Tahun 2015; PermenPU No.31/PRT/M/2015; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perka LKPP No.13 Tahun 2012; Perka LKPP No.14 Tahun 2012; Perka LKPP No.18 Tahun 2014; Perka LKPP No.1 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.29 Tahun 2016.
Kelompok Kerja menyerahkan laporan hasil pelelangan atau seleksi
beserta dokumen asli dan softcopy hasil lelang atau seleksi ke ULP
Daerah, ULP Daerah menerima dokumen hasil lelang atau seleksi, meneliti
kelengkapan dokumen. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan
dilaksanakan secara manual, dan menggunakan media fisik (hard
copy) dan/atau media perangkat lunak (softcopy).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
