Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk meningkatkan akuntabilitas
dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas
laporan kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
79 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta mencapai misi dan tujuan organisasi serta dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
Untuk menunjang pengembangan dan
pelaksanaan elektronik government (e-government) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu optimaslisasi pemanfaatan website dan untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama subdomain kabkutaibarat.go.id.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Konten Website, Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan, Pengendalian, Organisasi Pengelola Website, Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
a. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam
melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Perbup Kab. Kutai Barat No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
a. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2007 Tentang Tunjangan
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten
Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor
21);
b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tunjangan
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten
Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor
21);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
b. Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Belanja Pegawai.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengujian Mutu Material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan
ABSTRAK:
untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang
berkualitas dalam pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan menghindari terjadinya kegagalan
bangunan yang mengakibatkan kerugian dan atau
gangguan terhadap keselamatan umum dan untuk mengatur penggunaan laboratorium pengujian di
Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2017; UU No.28 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.29 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek Pengujian, Kriteria dan Bidang Pekerjaan Pengujian, Prosedur Permohonan Pengujian, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Sanksi Bagi Laboratorium Pengujian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Nonformall, perlu dilakukan alih fungsi
Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar
menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Permendagri No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 harus
segera diterapkan namun memerlukan masa
transisi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4
ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman
pada standar akuntansi pemerintahan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; dan, Permendagri No.64 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan yang terdapat pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
Mengubah peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi.
55 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3
Tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan, Perbup Kab. Kutai Barat No.3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pelaksanaan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
secara transparan, responsif, efisien, efektif akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan
serta mencegah terjadinya perencanaan yang tumpang
tindih, maka perlu adanya kebijakan untuk pemberian
tambahan penghasilan sehingga kualitas kinerja
struktural untuk menyelesaikan tugas - tugas yang
melampaui beban kerja penyelenggaraan pemerintah
daerah dan para pejabat dituntut bekerja keras dengan
fasilitas yang sangat terbatas dan sumber daya
aparatur yang sangat minim.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; dan, Perbup Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan, Mekanisme, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna
dan hasil guna perhitungan dan pemungutan Pajak
Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah dan untuk mengganti peraturan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perbup Kab. Kutai Barat No.10
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Kutai Barat No.33
Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan, Tata Cara Perhitungan, Tata Cara Pemungutan Pajak, Penagihan, Pemeriksaan dan Pengawasan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
Peraturan Bupati Nomor
50 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
